Golkar Minta Anies Segera Terbitkan Pergub soal PPDB DKI 2021

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 13:27 WIB
Posko Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 30 Jakarta Utara, resmi dibuka. Posko ini menerapkan protokol kesehatan saat melayani warga.
Iustrasi pendaftaran PPDB (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) tentang teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI tahun 2021/2022. Hal itu dilakukan agar sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan PPDB DKI 2021/2022 kepada sekolah, orang tua, dan siswa memiliki waktu yang cukup.

"Salah satu yang kita minta kemarin supaya selain waktu mengeluarkan pergub ya jangan mepet sekali. Harus juga ada sosialisasi yang masif kepada orang tua dan pihak sekolah," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).

Basri mengatakan Komisi E DPRD DKI Jakarta juga sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta. RDP tersebut menjelaskan sejumlah aturan, salah satunya mengenai zonasi sekolah.

"Jadi hasil audiensi dengar pendapat Disdik dengan Komisi E, sekarang mereka lagi menggodok yang akan dituangkan nanti mungkin tidak pakai SK atau kepala dinas, tetapi pakai pergub. Kalau tahun lalu pakai SK peraturan keputusan kepala dinas kan, nah sekarang lagi digodok untuk yang ke pakai pergub. Perbedaannya adalah kalau dulu itu kan tidak ada penerapan jarak di seleksi pertama, langsung mereka pakai umur di seleksi pertama. Nah, itu yang jadi kendala sehingga kemarin di audiensi itu teman-teman dinas masih ngotot, masih tidak mau memberlakukan pengertian jarak itu sama seperti yang dilakukan teman-teman disdik di luar DKI Jakarta. Artinya tidak pakai jarak rumah beneran gitu ya. Sebenarnya menurut saya itu bisa dilakukan, tetapi mereka bikin ada perubahan semacam kayak penerapan zona RT dan zona RW," katanya.

"Seleksi pertamanya adalah siapa yang paling dekat dari sisi RT, rumah siapa yang paling dekat? Gitu. itu kan tidak banyak, dia akan terseleksi contoh 5 orang, 'oh ini yang tinggal 1 RT di sekolah tersebut ada 5 orang', maka dia akan masuk. Kemudian siapa yang 1 RW dengan sekolah tersebut? maka contoh ada 20 orang, berarti 20 orang itu akan masuk duluan tanpa ada seleksi umur," sambungnya.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pihaknya berencana meningkatkan komposisi PPDB 2021/2022. Namun teknis pelaksanaannya akan segera diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

"Ke depan kita akan tingkatkan lagi komposisinya persentasenya sesuai dengan Permendikbud. Nanti akan diumumkan oleh Pak Gubernur," ucap Riza, Kamis (15/4/2021).

Politikus Gerindra itu mengklaim PPDB tahun lalu berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Kini, tak ada lagi sekolah unggulan karena kompetensi anak merata di setiap sekolah.

"Jadi tidak ada lagi nanti sekolah yang unggulan. Semua orang pinter, sementara ada sekolah yang isinya kurang. Jadi di-mix antara umurnya, kemampuannya, ini lebih baik lagi sehingga interaksi juga daerah etnis juga menjadi perhatian," jelasnya.

Tonton juga Video: Tambah Jumlah Kelas Jadi Solusi PPDB di Daerah Padat Penduduk

[Gambas:Video 20detik]



(man/man)