.webp)
Sudah sebulan berlalu sejak Jl Tanjung Burung di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, longsor. Perbaikan belum bisa dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tangerang masih menunggu izin dari Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Surat permintaan rekomendasi teknis kami layangkan ke BBWSCC tanggal 29 Maret 2021," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto kepada detikcom, Kamis (15/4/2021).
Pengiriman surat permohonan ke BBWSCC sebelum perbaikan jalan di pinggir Sungai Cisadane itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air. Hingga kini, Pemkab Tangerang belum menerima balasan dari BBWSCC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sembari menunggu respons BBWSCC, Pemkab Tangerang membangun jalan alternatif supaya akses warga tidak terputus. Jalan alternatif itu membujur persis di sebelah ruas Jl Tanjung Burung yang rusak. Posisinya lebih rendah.
"Jalan alternatif panjang 98 meter dan lebar 3 meter," kata Slamet Budhi Mulyanto.
 Jalan alternatif yang dibangun Pemkab di dekat Jl Tanjung Burung Teluknaga yang longsor. (Dok. Dinas Bina Marga SDA Kab Tangerang) |
Selanjutnya, Pemkab Tangerang segera membuat turap penahan air sungai agar tidak longsor lagi, tentu pembangunan bakal dimulai bila rekomendasi teknis dari BBWSCC sudah didapat. Tim BBWSCC sudah melakukan ekspose dan akan kembali meninjau lokasi pada 20 April 2021.
 Jalan alternatif yang disediakan untuk warga yang terdampak longsornya Jl Tanjung Burung, Teluknaga, Kab Tangerang. (Dok Pemkab Tangerang) |
Selanjutnya, keterangan BBWSCC.
BBWSCC adalah pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengelola Sungai Cisadane, termasuk bantarannya. Jalan longsor itu terjadi di pinggir Sungai Cisadane.
Kepala Desa Tanjung Burung, Idris Efendi, menjelaskan bahwa jalan yang longsor itu adalah akses menuju enam kampung di Desa Tanjung Burung. Jalan itu longsor pada 13 Maret lalu.
BBWSCC menjelaskan, sebelum longsor, jalan itu dibikin pihak swasta tanpa izin terlebih dahulu kepada pihaknya.
"Kalau membangun jalan di bantaran sungai seharusnya meminta izin dulu," kata Kepala BBWSCC Bambang Heri Mulyono kepada detikcom, 31 Maret lalu.
