.webp)
Sejumlah pihak menyoroti kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di tengah mengemukanya isu reshuffle kabinet. Menteri milenial ini dinilai sedang berada di persimpangan jalan, apakah akan terus melaju atau balik kanan.
"Memang Nadiem siap terima risiko dan dia akan jalan terus (meski banyak kritik), cuma risikonya kepada guncangan politik dan pendidikan menurut saya perlu tertata semua. Jadi saya pikir di persimpangan jalan Nadiem ini. Kalau presiden dapat tekanan luar biasa dan menyerah tentu akan berganti," kata mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Fasli Jalal, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Fasli menyoroti Nadiem beberapa kali terlibat kontroversi untuk hal yang tidak terlalu substansial. Dia menilai pernyataan Nadiem kadang tidak masuk akal dan sulit dipahami.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada jargon-jargon pendekatan yang kadang kalau dipahami benar tidak seperti itu, tapi kadang-kadang dipakai untuk menyerang beliau bahwa kurang falsafah agama, kurang masuk, kemudian apalah. Dia pada hari pertama dulu dia hadir wisuda di mana guru besar dengan toga kebesarannya dia memakai jins, itu juga sempat heboh. Tapi dari awal saya sabar saja," kata Fasli Jalal.
Baca juga: Nadiem Makarim Disorot, Abdul Mu'ti Menguat |
Fasli lantas memberikan saran evaluasi positif untuk Kemendikbud. Menurutnya, presiden bisa mempertimbangkan melantik wakil menteri dengan background akademisi.
"Kita beri kesempatan dia untuk bekerja lebih keras. Mudah-mudahan Nadiem makin berpengalaman, dia kan orang baru nggak mungkin orang baru langsung sukses. Mungkin cari Wakil Menteri senior yang orang dekat Presiden tapi juga dihargai di bidang pendidikan. Kalau kombinasi ini saya kira lebih baik," sarannya.
Dirangkum detikcom, ada beberapa kontroversi yang terjadi selama Nadiem Makarim menjabat Mendikbud. Berikut ini rinciannya:
Simak juga Video: Soal Reshuffle, Pengamat Politik Ini Nilai Posisi Nadiem Rentan Diganti
1. Program organisasi penggerak
Program organisasi penggerak pernah menjadi polemik hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) besar di Indonesia mundur teratur dari tersebut. Menurut Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Program Organisasi Penggerak adalah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan ormas sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
Maka, program organisasi penggerak bakal melibatkan ormas dan mitra untuk mendidik para guru/pengajar. Ormas dan mitra ini ada yang punya lembaga pendidikan juga. Muhammadiyah, misalnya, ormas Islam tertua ini punya banyak sekolah. Nahdlatul Ulama (NU) juga punya banyak pondok pesantren. Namun, kedua ormas itu sudah mundur dari program organisasi penggerak.
Kini, sejumlah ormas mundur dari Program Organisasi Penggerak, yakni Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Program Organisasi Penggerak menjadi polemik.
Muhammadiyah merasa kriteria pemilihan organisasi kemasyarakatan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas. Penyebabnya, kriteria tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi kemasyarakatan yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
PBNU juga merasa ada ketidakjelasan kriteria evaluasi organisasi penggerak yang lolos evaluasi. Adapun PGRI merasa saat ini semua perlu memiliki sense of crisis sesuai instruksi Presiden Jokowi, sehingga anggaran Program Organisasi Penggerak akan lebih bermanfaat untuk membantu siswa, guru honorer, dan penyediaan infrastruktur pendidikan di pelosok.
2. Peta jalan pendidikan
Draf visi pendidikan 2020-2035 dalam Peta Jalan Pendidikan RI disorot karena tidak memasukkan frasa agama di dalamnya. Awalnya draf itu disorot oleh Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang menyebut hilangnya frasa 'agama' itu sebagai hal yang serius.
Berikut ini bunyi visi draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035:
Visi Pendidikan Indonesia 2035: Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.
Kemendikbud merespons kritikan tersebut. Kemendikbud mengatakan draf Peta Jalan Pendidikan itu akan terus disempurnakan.
"Saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemendikbud masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa," kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, kepada wartawan, Minggu (7/3).
3. Buang Naskah Pidato
Mendikbud Nadiem Makarim mengaku membuang naskah pidato yang disiapkan untuknya. Cerita itu disampaikan Nadiem kemarin, Rabu (4/12) di Pelantikan Rektor UI di Balai Purnomo, Kampus UI, Depok. Dia pun menceritakan dirinya memilih membuang naskah pidatonya agar bisa memaparkan prioritas kerjanya selama lima tahun ke depan.
"Yang terhormat bapak ibu yang hebat di depan saya terutama Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani), terima kasih sudah mengundang saya di sini saya seperti Prof Ari ada naskah pidato langsung saya buang karena saya ingin gunakan kesempatan untuk menjadi sesi kerja pertama selama lima tahun ke depan," kata Nadiem disambut tepuk tangan hadirin.
Usai menyapa para petinggi UI itu, Nadiem kemudian mengatakan bahwa dirinya bukanlah alumni UI. Namun, menurutnya, dirinya merupakan produk dari UI.
"Pertama saya harus bilang bahwa saya bukan alumni UI. Tapi orang tua saya, bapak, ibu dan seluruh keluarga saya om-om dan tante semua, eksklusif alumni UI. Jadi saya sebenarnya produk UI juga dan saya merasa tidak bisa mencapai seperti ini kalau tanpa UI. Jadinya ini sesuatu yang spesial saya bisa hadir di sini," tuturnya.
4. Isu penghapusan mata pelajaran sejarah
Isu penghapusan mata pelajaran sejarah meramaikan dunia pendidikan Indonesia. Isu bermula ketika beredarnya dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', tertanggal 25 Agustus 2020.
Dalam dokumen ini, tercantum pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 hilang dari kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Pelajaran sejarah dihilangkan untuk SMA dan SMK. Pelajaran sejarah hilang di Kelas 10 SMA sederajat dalam kurikulum yang disederhanakan. Pelajaran sejarah hanya tampil sebagai mata pelajaran pilihan kelompok ilmu sosial di kelas 11 dan 12, bukan mata pelajaran dasar.
Di SMK, kurikulum yang dipakai saat ini adalah kurikulum 2013 hasil penyempurnaan tahun 2018. Ada mata pelajaran sejarah Indonesia di dalamnya. Pada kurikulum yang disederhanakan yang tercantum dalam dokumen yang beredar itu, pelajaran sejarah tidak ada lagi.
Nadiem membantah isu penghapusan mata pelajaran sejarah. Nadiem menyebut, tidak ada kebijakan penghapusan pelajaran sejarah di kurikulum nasional.
"Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal, karena saya terkejut, betapa cepat informasi tidak benar menyebar tentang mapel (mata pelajaran) sejarah. Saya ucapkan tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," ucap Nadiem dalam video di akun Instagram-nya, seperti dilihat detikcom, Minggu (20/9/2020).
5. Pidato pakai bahasa Inggris
Mendikbud Nadiem kerap menggunakan bahasa Inggris saat mempresentasikan sejumlah hal dalam raker di Komisi X hari ini. Contohnya saat Nadiem menjelaskan perihal pembukaan prodi baru di perguruan tinggi.
"Bahwa untuk buka prodi baru, asal dia punya pasangan organisasi yang bekerja dan beroperasi di dunia nyata, baik profit maupun nonprofit, itu boleh dan tinggal meregistrasi akan langsung di-approve oleh kementerian," ucap Nadiem.
Hal itu pernah diingatkan oleh Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah. Dia meminta Nadiem agar menggunakan bahasa Indonesia. Ledia meneladani bahasa Indonesia.
"Yang kedua, mengingatkan saja, karena ini adalah rapat yang tercatat betul di dalam UU MD3 bahwa ini rapat resmi, karenanya mengingatkan, karena ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka penggunaan bahasa Indonesia dalam presentasi maupun juga bicara menjadi satu hal yang penting dijadikan teladan oleh Mendikbud," kata Ledia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
6. Pakai celana jeans hadiri pelantikan rektor UI
Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI). Gaya Nadiem dikritik karena dianggap terlalu santai. Saat pelantikan tersebut, Nadiem memakai kemeja tenun yang lengannya digulung, dipadu jeans dan sepatu loafers berbahan suede.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga, saat dihubungi, Jumat (6/12/2019), meminta semua pihak memaklumi gaya Nadiem. Gaya kasual Nadiem itu juga, menurut Ade, kerap ditunjukkan saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi dengan style Pak Menteri seperti kita bisa harus dipahami bahwa bagaimana pun style itu tampakkan dengan presiden, presiden itu kan yang penting bahwa presiden itu bahwa terjadi lompatan-lompatan kemajuan, jadi esensinya lebih ke situ. Jadi persoalan-persoalan substantif harus kita kembangkan bagaimana itu bisa dibangun bersama-sama, soal style pakaian itu kan tidak masuk, Pak Menteri kan tidak masuk dalam seremonialnya," ujar dia.
