KPK Belum Periksa Sekjen KKP Meski Edhy Segera Disidang, Ini Alasannya

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 20:00 WIB
Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto
Deputi Penindakan KPK, Karyoto (Wilda/detikcom)
Jakarta -

KPK menjelaskan, alasan tak memanggil lagi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar sebagai saksi kasus dugaan suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. KPK menyebut bukti terkait kasus ini sudah cukup.

"Sebenarnya nggak perlu panggil Irjen (KKP, Muhammad Yusuf) dan Sekjen pun cukup karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021).

Karyoto menegaskan, pihaknya sudah memiliki cukup bukti. Edhy Prabowo sendiri segera disidang.

"Hari ini sudah P21 dan diserahkan ke JPU untuk segera disidangkan," ujar Karyoto.

Sebelumnya, KPK sempat memanggil Antam dan Yusuf untuk diperiksa soal perintah Edhy Prabowo. KPK hendak menelusuri terkait dugaan penyerahan uang dari para eksportir benih lobster atau benur senilai Rp 52,3 miliar untuk bank garansi yang telah disita KPK. Namun hanya Yusuf yang hadir pada pemanggilan hari Rabu (17/3).

KPK sendiri telah menyita uang tunai Rp 52,3 miliar yang diduga berasal dari para eksportir terkait perkara dugaan suap perizinan ekspor benur ini. KPK menyebut uang itu merupakan jaminan dari para eksportir. Padahal, menurut KPK, tak ada aturan soal bank garansi itu.

Ali Fikri menceritakan tentang asal mula uang itu. Ali menduga Edhy Prabowo memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

"Tersangka EP (Edhy Prabowo) sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir dimaksud kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan," ucap Ali kepada wartawan, Senin (15/3).

Ali mengatakan ada dugaan bank garansi itu tidak ada aturannya. Hal ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.

"Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali.

Antam sendiri telah angkat bicara terkait dugaan Edhy Prabowo memerintahkan agar dia membuat surat terkait bank garansi dari para eksportir benur.

"Saya hanya akan jawab ke penyidik," kata Antam kepada detikcom, Senin (15/3).

(run/haf)