Kontroversi Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara Terawan Tanpa Izin BPOM

Eks Menkes dr Terawan Agus Putranto hadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Ia turut pamerkan Vaksin Corona Nusantara yang disebut aman untuk digunakan warga. — Terawan (Foto: Rengga Sancaya)

Jakarta -

Vaksin Nusantara dari mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto belum memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, beberapa anggora Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjalankan proses vaksin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Pengambilan sampel darah, sebagai salah satu proses vaksin, itu dilakukan pada Rabu (14/4/2021) pagi. Sejumlah anggota Komisi IX DPR hingga pimpinan DPR ikut serta. Selain itu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga terlihat di RSPAD.

Anggota Komisi IX, Saleh Daulay juga menyebut ada anggota Dewan lain yang hadir di RSPAD hari ini. Saleh mengatakan para anggota Dewan yang mengikuti vaksin ini menjadi contoh untuk vaksin Nusantara agar berjalan lebih awal. Dia menilai tidak ada muatan politis terkait vaksin Nusantara ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita berani jadi contoh. Berani untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun," ujarnya.

Saleh berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan sehingga ada kesiapan dalam negeri jika ada embargo.

"Sekarang kan kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan proses yang akan dilalui di RSPAD. Dia menerangkan, sejumlah pimpinan DPR, termasuk dirinya, baru akan mengambil sampel darah di RSPAD dan belum ada penyuntikan vaksin.

"Pertama saya luruskan, bahwa hari ini kita bukan menerima vaksin atau menyuntik vaksin, tapi baru mengambil sampel darah yang kemudian akan diolah dengan sistem dendritic cell. Untuk kemudian nanti baru dimasukkan lagi setelah 7 hari ke dalam tubuh, untuk kemudian apa yang dimasukkan itu mengajarkan sel darah kita lain untuk melawan apabila ada virus yang masuk, termasuk virus COVID-19 dari berbagai varian," kata Dasco, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Pengambilan sampel yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR serta tokoh lain ini untuk melanjutkan vaksin Nusantara ke fase II. Dia yakin proses ini akan berhasil.

"Kenapa ini kemudian saya lakukan, karena saya percaya bahwa vaksin personalize dengan sistem dendritic cell ini juga secara teorinya memang masuk akal dan sudah ada fase satu yang kemudian berhasil dan tidak ada efek samping dan lain-lain," ujarnya.

"Saya sangat mendukung, apalagi saya sudah pernah mendapatkan perbaikan sistem sel yang kurang-lebih cara kerjanya sama di RSPAD," lanjutnya.

Berikut ini nama-nama tokoh yang sudah memulai proses vaksin Nusantara:

1. Aburizal Bakrie
2. Gatot Nurmantyo
3. Sufmi Dasco Ahmad
4. Emanuel Melkiades Lakalena
5. Saleh Daulay
6. Adian Napitupulu
7. Nihayatul Wafiroh
8. Arzetty Bilbina

Simak video 'Kritik Pakar IDI soal DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Ini Ganjil':

[Gambas:Video 20detik]

Vaksin Nusantara Dinilai Belum Layak

Menurut Kepala BPOM Penny K Lukito ada sejumlah catatan termasuk kejadian tidak diinginkan (KTD) selama proses uji vaksin Nusantara berlangsung. Dalam hearing atau diskusi bersama para peneliti vaksin Nusantara 16 maret 2021 lalu, terungkap jumlah KTD dalam uji Fase I mencapai 71,4 persen dari total relawan.

Juru bicara vaksinasi COVID-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan konsekuensinya. "Konsekuensinya kalau sebagai penelitian saja tidak apa-apa, asal tidak menjadi produk yang akan dimintakan izin edar," kata Rizka sembari menegaskan belum ada izin untuk uji fase II vaksin Nusantara, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (14/4/2021).

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, menjelaskan bahwa vaksin Nusantara tak diawali dengan transparansi. Padahal, vaksin untuk strategi pandemi harus didukung teknologi riset yang jelas.

"Harusnya diawali dengan transparansi. Kalau di dunia ilmiah bahwa ini punya potensi ke depan, ini diakui. Tapi kalau kita bicara strategi pandemi, strategi pandemi ini harus memilih intervensi atau teknologi riset yang jelas memberikan dampak," kata Dicky saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).

Dia menuturkan bahwa teknologi vaksin Nusantara masih dalam kajian panjang. Studi praklinis vaksin ini masih terus dilakukan.

"Kalau bicara vaksin Nusantara, teknologinya saja masih dalam kajian yang panjang ya. Studi-studi praklinis ini masih dilakukan," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa vaksin Nusantara ini berbahaya. Sebab, risetnya tidak berpedoman pada kaidah ilmiah.

"Ini berbahaya ketika ada satu riset yang merujuk atau tidak berpedoman pada satu kaidah ilmiah. Jadi namanya bukan riset. Dan itu tidak bisa menjamin keamanan," ungkapnya.

"Jangan dianggap pada tahapan itu tidak ada kerawanan infeksi," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya