TNI Minta Kosongkan, Warga Asrama Dewan Revolusi Aceh Mengadu ke Ombudsman

Agus Setyadi - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 15:06 WIB
Penghuni Asrama Dewan Revolusi di kawasan Lampriet, Banda Aceh mengadu ke Ombudsman Aceh.
Penghuni Asrama Dewan Revolusi di kawasan Lampriet, Banda Aceh mengadu ke Ombudsman Aceh.
Banda Aceh -

Kodam Iskandar Muda (IM) meminta penghuni Asrama Dewan Revolusi di kawasan Lampriet, Banda Aceh, mengosongkan asrama. Rumah yang ditempati warga itu disebut kompensasi negara dan kini diklaim milik TNI.

Kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, mengatakan asrama yang ditempati sembilan keluarga itu adalah rumah kompensasi untuk anggota Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang berdamai. Kompensasi itu diberikan negara kepada sejumlah pengawal Daud Beureueh, pemimpin DI/TII di Aceh.

"Sekarang yang tinggal di situ anak dan istrinya," kata Syahrul saat dihubungi detikcom, Rabu (14/4/2021).

Syahrul menjelaskan, setelah terjadi perdamaian beberapa anggota DI/TII menjadi prajurit TNI, mereka tetap menempati rumah yang terletak di kawasan kompleks asrama TNI itu.

Secara penguasaan tanah, kata Syahrul, Asrama Dewan Revolusi harus dipisah dari aset TNI. Bahkan selama ini penghuni asrama membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama pribadi, bukan instansi TNI.

"Ada beberapa bukti pembayaran pajak bumi bangunan itu negara nagih-nya ke masyarakat. Kalau itu asrama kan negara nagih-nya atas nama asrama yang akan bayar pajak itu institusi," jelas Syahrul.

Dia menyebutkan permintaan pengosongan asrama itu dilakukan TNI sejak 2016. Pihak TNI disebut menunjukkan sertifikat nomor 2004.

"Sertifikat yang mereka tampilkan itu nomornya 2004. Kita tidak tahu tahun berapa, tapi pada prinsipnya masyarakat telah tinggal di situ yang tanahnya diwariskan orang tuanya sejak 1959," ucap Syahrul.

"Ada beberapa anggota DI/TII itu meninggal di tahun 70-an. Ketika dia meninggal langsung dikuasai oleh istri dan anaknya tanah itu. Nah, sejak itu tidak ada penagihan itu tanah milik TNI," lanjutnya.

Puncak permintaan pengosongan itu, kata Syahrul, terjadi pada Jumat (9/4) kemarin. Pihak Kodam sempat memasang garis polisi militer di sekitar asrama, namun sehari kemudian dilepas.

Pihak TNI selanjutnya disebut memasang plang bertuliskan 'tanah ini milik TNI c/q Kodam IM'. Permintaan pengosongan itu berdasarkan surat tertanggal Jumat (5/3).

"Nah, di surat itu disebutkan 15 hari sejak surat itu terbit itu harus dikosongkan. Seharusnya eksekusi pengosongan itu mereka lakukan berdasarkan putusan pengadilan. Nanti pengadilan yang menunjuk eksekutornya," ujarnya.

Menurut Syahrul, warga masih tetap tinggal di asrama tersebut tapi usaha jualan mereka telah tutup. Warga telah melapor kasus itu ke Ombudsman Aceh, Komnas HAM, serta BPN.

Apa penjelasan Ombudsman Aceh dan Kodam Iskandar Muda? Simak halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2