Round-Up

Babak Baru Kader Demokrat Laporkan Moeldoko ke Ombudsman

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 03:33 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: dok. KSP)
Foto: Moeldoko (Foto: dok. KSP)
Jakarta -

Perseteruan Partai Demokrat dan Moeldoko memasuki babak baru. Baru-baru ini Partai Demokrat melaporkan Moeldoko ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi berkaitan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Moeldoko dilaporkan ke Ombudsman oleh tiga kader Demokrat yakni Taufiqurrahman, Ahmad Usmarwi Kaffah, dan Parulian Gultom. Mereka mengadukan Moeldoko ke Ombudsman dan menuliskan permohonannya ke dalam surat.

"Sebagaimana isi surat laporan dan/atau pengaduan yang kami sampaikan pada tanggal 23 Maret 2021, bersama ini Kami sampaikan bahwa yang menjadi fokus laporan dan/atau pengaduan kami adalah dugaan atas praktik maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bapak Jenderal Purn Dr H Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden ('KSP Moeldoko') dalam serangkaian kegiatan politik yang ternyata adalah bertujuan untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," demikian bunyi klarifikasi dari surat yang diajukan kader Partai Demokrat.

Dalam permohonan itu, Moeldoko disebut melakukan pelanggaran atas tugas pokok dan fungsi selaku Kepala KSP sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Alasannya, karena Demokrat merasa dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil.

"KSP Moeldoko diduga keras telah menyalahgunakan wewenangnya yakni pada saat jam kerja selaku Kepala KSP melakukan kegiatan politik yang di luar dan bahkan menyalahi Tupoksi selaku KSP," demikian bunyi klarifikasi.

Berikut bunyi permohonan kader Demokrat ke Ombudsman RI:

1. Menghentikan kegaduhan bahkan huru-hara politik yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi yang diderita oleh Partai Demokrat, baik Pengurus maupun kadernya di bawah kepemimpinan ketua umum yang sah, yakni Bapak Agus Harimurti Yudhoyono;
2. Terciptanya stabilitas dalam sistem demokrasi di Indonesia;
3. Menjamin kepastian hukum di Indonesia;
4. Menjamin kedaulatan partai politik termasuk kewibawaan seluruh Pengurus dan Kader Partai Demokrat yang sah, terlebih karena KSP Moeldoko masih memberikan pernyataan dengan mengaku dan/ atau mengatasnamakan selaku Ketua Umum Partai Demokrat; dengan harapan besar
5. Menjaga kedaulatan dan kewibawaan Pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Ir H Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia atas dugaan keterlibatan bawahannya dalam tindakan pengambilalihan Partai Demokrat dengan cara-cara yang inkonstitusional dan tidak terhormat.

Merespons laporan itu, kubu Moeldoko menilai laporan yang diajukan anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu salah alamat. Menurutnya, kubu AHY itu sengaja melaporkan Moeldoko karena gagal mendorong Jokowi mencopot Moeldoko dari kursi Kepala KSP.

"Laporannya salah alamat saya kira. Namun mari kita lihat bersama kelanjutannya," kata jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Senin (12/4).

Selanjutnya respons KSP >>>

Lihat juga Video: Jadi Pengarah Tim Transisi, KSP Moeldoko Kunjungi TMII

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2