Pemkab Indramayu Minta RS Milik Rohadi PNS Tajir Diaktifkan Untuk COVID

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 01:46 WIB
Sidang mantan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi (Arun/detikcom)
Foto: Sidang mantan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi (Arun/detikcom)

Hakim ketua mengatakan akan mempelajari permohonan Pemda Indramayu tersebut. Pihaknya meminta waktu untuk memberikan keputusan.

"Sudah kami terima dengan catatan diserahkan PU KPK pada Senin, 12 April 2021, sambil menunggu surat resmi, akan kami terima. Kami akan bermusyawarah dengan majelis hakim. Mohon waktu yang tidak terlalu lama," ujar hakim.

Diketahui, Rohadi didakwa menerima suap senilai Rp 1,2 miliar dari Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie.

Rohadi juga didakwa jaksa KPK menerima uang sebesar Rp 110 juta dari Jeffri Darmawan melalui perantara bernama Rudi Indawan. Rohadi juga disebut menerima suap dari Yanto Pranoto melalui Rudi Indawan Rp 235 juta, dari Ali Darmadi Rp 1.608.500.000, serta dari mantan anggota DPR RI, Sareh Wiyono, Rp 1,5 miliar.

Rohadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh jaksa KPK. Total TPPU Rohadi diperkirakan sebesar Rp 40.598.862.000 (Rp 40,598 miliar).

Jaksa juga mendakwa Rohadi menerima gratifikasi. Gratifikasi yang diterima Rohadi senilai Rp 11,5 miliar.

Halaman

(run/man)