Wagub DKI Sebut Kerja Sama PAM Jaya dengan Aetra Masih Dikaji

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 20:31 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Foto: Ahmad Riza Patria. (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk mencabut Keputusan Gubernur (kepgub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 891 Tahun 2020 terkait kerja sama antara PD PAM DKI Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan sampai saat ini belum ada putusan perpanjangan kontrak antara dua perusahaan tersebut.

"Ya belum, belum sejauh itu," kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/4/2021).

Politikus Gerindra itu menyampaikan Pemprov DKI tengah meminta rekomendasi perpanjangan kontrak dari sejumlah instansi, baik dari KPK maupun BPK. Setelah itu, barulah dilakukan kajian secara komprehensif.

"Jadi sedang dipelajari. Ada rekomendasi juga dari KPK. Jadi dari biro hukum SKPD terkait sedang mempelajari dan masukan juga dari KPK, BPK, dan lain-lain. Sebelum kita lakukan perpanjangan tentu kita akan lakukan kajian terus menerus," jelasnya.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) sebelumnya mempertanyakan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 891 Tahun 2020. Menurut KMMSAJ, Kepgub tersebut abal-abal dan tidak memiliki dasar yang jelas.

Tudingan itu dilayangkan KMMSAJ lantaran permohonan informasi publik mengenai isi adendum dalam Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta ditolak. Selain itu, keberatan KMMSAJ perihal penolakan itu disebut juga mendapat jawaban berubah-ubah dari Pemprov DKI.

Karena itu, KMMSAJ pun meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka atas adendum perjanjian kerja sama swastanisasi air di Jakarta. KMMSAJ meminta Anies tak melakukan upaya terselubung di balik penerbitan Kepgub tersebut.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka dokumen Addendum Perjanjian Kerjasama antara PD PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta kepada publik. Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap transparan, partisipatif, dan taat hukum dalam pengelolaan air Jakarta, tidak melakukan upaya-upaya terselubung yang dapat berpotensi melanjutkan swastanisasi air DKI Jakarta," kata perwakilan KMMSAJ Yunita dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Berikut ini tuntutan KMMSAJ:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 tahun 2020 karena bertentangan dengan ataupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan UU SDA;

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka dokumen Adendum Perjanjian Kerja Sama antara PD PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta kepada publik;

3. Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap transparan, partisipatif, dan taat hukum dalam pengelolaan air Jakarta, tidak melakukan upaya-upaya terselubung yang dapat berpotensi melanjutkan swastanisasi air DKI Jakarta.

Simak video 'Distribusi Air Bersih ke Pelabuhan Patimban Dikebut':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)