Kapolri: Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT-NTB Harus Sampai ke Warga!

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 20:02 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo cek wIlayah terdampak banjir bandang di Adonara dan Lembata
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo tinjau lokasi bencana di Adonara dan Lembata. (dok. Polri)

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Rabu (7/4) malam, total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut adalah Kabupaten Flores Timur 67 jiwa, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan Kota Kupang 1.

Sedangkan total korban hilang, dari laporan pertemuan koordinasi, berjumlah 61 jiwa. Rinciannya, Kabupaten Lembata 35, Alor 20, dan Flores Timur 6.

Kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272, dan rusak ringan 154.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menyebut dana tersebut akan digunakan untuk menyewa tempat tinggal bagi para warga terdampak bencana. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19.

"Pemberian dana bantuan ini sebagai bentuk upaya mengurangi penularan COVID-19 di lokasi pengungsian," kata Doni, dalam keterangannya.

Doni, yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, menjelaskan skema pemberian dana huntara agar dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Pertama, pemerintah daerah setempat memberikan data pengungsi, yang terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat harus akurat.

Kedua, dari data yang sudah diberikan, pemerintah daerah memberikan usulan nama atas dasar tingkat kerusakan rumah, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.

Setelah itu, BNPB akan menyalurkan dana huntara sebesar Rp 500 ribu per keluarga per bulan. Doni meminta agar daftar nama penerima bantuan dana huntara ini dipastikan akurat sehingga pemberian dana bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

"Daftar harus dipastikan benar-benar akurat, nama, alamat, NIK yang diberikan ke BNPB. Dari situ BNPB akan memberikan bantuan sebesar Rp 500 ribu per keluarga," kata Doni.

Halaman

(aud/fjp)