Walkot Nonaktifkan 5.000 RT/RW, Duga Ada Ingin Sabotase Makassar Recovery

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 18:43 WIB
Wali Kota Makassar Danny Pomanto (Ibnu Munsir/detikcom).
Wali Kota Makassar Danny Pomanto (Ibnu Munsir/detikcom)
Makassar - Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan mengevaluasi sekitar 5.000 pengurus RT/RW yang ada di Kota Makassar. Dia menyebut evaluasi ini dengan istilah resetting, sebab ada pengurus RT/RW yang tidak menjalankan program 'Makassar Recovery'.

"Jadi bukan penonaktifan tapi resetting, di-hold dulu semua, dimatikan dulu semua, baru evaluasi, mereka juga akan dievaluasi, baru kita angkat dengan perjanjian visi-misi baru tentang banyak perubahan RT/RW yang harus dia lakukan," kata Danny kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Agenda resetting ini, kata Danny, harus dilakukan mengingat pihaknya tengah menjalankan program Makassar Recovery untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19, perpajakan digital berbasis kelurahan. Namun Danny menyebut ada beberapa pengurus RT/RW yang dianggapnya hendak mensabotase program ini.

"Supaya jangan ada politik, supaya yang kena virus pandemi kita vaksinasi, kita vaksinasi yang kena virus pato-toai (mengejek). Ada orang yang mau mensabotase Makassar Recovery. Tidak semua memang. Mumpung ada sebab itu, kita resetting barang-barang ini," terangnya.

Dia memastikan masa kepengurusan RT/RW di seluruh Makassar akan tetap berakhir pada 2022 mendatang. Namun ke depannya, dia sendiri yang akan mengomandoi penunjukan pengurus RT/RW. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot), lanjut Danny, masih menggodok payung hukum penunjukan pengurus RT/RW oleh Wali Kota Makassar.

"Saya ambil lagi kewenangan lurah itu (menunjuk RT/RW). Karena begini, saya kan bikin local influencer ini menjadi asesor (penilai) lurah camat. Local influencer atau Besibaraniya ini menilai kinerja Lurah dan Camat dan bisa mengusulkan pergantian, namanya mengusulkan. Dalam undang-undang namanya peran serta masyarakat," terang dia.

Dia menjelaskan, alasan resetting ini agar asesor yang juga berasal dari pengurus RT/RW dapat menilai secara independen dan objektif kinerja lurah dan camat mereka. Termasuk agar program pemerintah juga dapat diawasi oleh mereka. Dia menambahkan, penunjukan pengurus RT/RW di Kota Makassar oleh Lurah bisa memunculkan konflik kepentingan.

"Bagaimana tidak conflict interest kalau RT/RW diangkat lurah, lalu RT/RW menilai lurah kan lucu, ini lah mekanisme yang saya buat. Caranya kalau diberhentikan setengah-tengah nanti dituduh politik, jadi seluruhnya semua, tapi ini fair. Saya bilang ini resetting, reset kan ada restarting, matikan dulu, hidupkan, data yang kena virus buang, yang kita butuhkan tetap," ucap dia.

"Ada berita yang sebut minggu depan RT/RW dipecat, sembarang tong (tidak benar) juga. Tapi biar saja, biar kerja orang," imbuh dia.

Simak juga 'Kesal Walkot Makassar, 35 Ribu Warga Kurang Mampu Tak Dapat Bansos':

[Gambas:Video 20detik]



(fiq/idh)