.webp)
Sejumlah wilayah di Indonesia mulai melakukan sekolah tatap muka. Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat tim untuk mengecek sekolah yang benar-benar siap dengan sistem tatap muka.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda awalnya menilai sekolah tatap muka yang sudah digelar di sejumlah daerah sebagai simulasi secara serentak bulan Juli nanti. Simulasi sekolah tatap muka ini bisa menjadi kesempatan daerah untuk memantapkan di bulan Juli nanti.
"Kita kasih kesempatan dulu dan ini kan sifatnya tidak serentak secara nasional, ini masih sepenuhnya tergantung pada kebijakan daerah. Saya yakini mereka sudah punya ukuran lebih objektif kenapa hari-hari ini beberapa provinsi sudah lakukan pembelajaran tatap muka, kita kasih kesempatan," kata Syaiful saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syaiful mengatakan pembukaan sekolah tatap muka sebagai simulasi persiapan proses belajar mengajar pada bulan Juli mendatang. Menurutnya, dengan adanya simulasi ini, murid-murid menjadi paham terkait tata cara sekolah tatap muka di tengah pandemi.
"Memang semangatnya harus ditempatkan pada konteks ini bagian dari simulasi, menuju pada bulan Juli yang akan dibuka terbatas juga sebenarnya, tapi simulasi ini menjadi penting supaya bulan Juli anak-anak sudah relatif lebih clear sejak dari rumah sampai di sekolah nanti pulang lagi sudah clear, dan gimana simulasi di sekolahannya," ucapnya.
"Nah, karena itu pembukaan ini pada konteks simulasi malah harus sebenarnya, karena saya termasuk mensyaratkan satu syarat kalau bulan Juli mau dibuka, 3 bulan ke depan ini harus dipakai sekolah untuk lakukan simulasi-simulasi," lanjut Syaiful.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Suasana Uji Coba Sekolah Tatap Muka di SDN 11 Pademangan Barat
Meski tahap simulasi, Syaiful mengingatkan agar sekolah tetap mengutamakan protokol kesehatan secara ketat. Oleh sebab itu, Komisi X meminta Kemdikbud membentuk tim untuk mengecek sekolah mana saja yang sesungguhnya siap dengan pembelajaran tatap muka.
"Tentu sekali lagi protokol kesehatan, kesiapan sekolah untuk menyiapkan protokol kesehatan menjadi faktor paling utama, di beberapa hari kemarin ada beberapa kasus di Sumatera, di beberapa tempat yang lalu ada penularan di sekolah ketika mereka tatap muka, itu hampir pasti evaluasinya karena tingkat kepatuhan, tingkat ketersediaan prokes belum sepenuhnya. Pada konteks inilah saya sejak dari awal mewanti-wanti dan minta ke Kemdikbud untuk bikin semacam lintas pos untuk memastikan melakukan check and recheck di lapangan, mana sekolah yang siap, mana yang belum," ujarnya.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai kelompok pemerhati pendidikan sebelumnya merilis temuan tentang uji coba pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan di beberapa daerah hari ini. Hasilnya, ada sekolah yang masih melanggar protokol kesehatan COVID-19.
"Banyak terjadi pelanggaran prokes atau tidak melaksanakan 3M dengan disiplin di dalam sekolah," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan pers tertulis, Rabu (7/4).
P2G menyoroti sejumlah sekolah yang melanggar protokol kesehatan, antara lain di Kabupaten Kepulauan Simeulue, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Melawi, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Situbondo.
Protokol kesehatan yang dilanggar di antaranya tidak menjaga jarak dan menggunakan masker di dagu.
"Contoh kasus yang banyak terjadi, guru dan siswa tidak memakai masker. Adapun memakai masker tetapi tidak sesuai protokol kesehatan karena hanya dipakai di dagu saja. Kemudian masih terjadi pelanggaran terhadap 3M lainnya, yaitu tidak menjaga jarak. Menurut gurunya, karena faktor anak-anak kangen-kangenan, akhirnya lupa," Iman Zanatul.
