Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Direktur Utama (Dirut) Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono. Jaksa menilai eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk ranah pokok perkara.
Sidang tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/4/2021). Setelah sidang, jaksa Kejagung Zulkipli menjelaskan alasan majelis hakim harus menolak eksepsi tersebut.
"Poin-poin eksepsinya itu, satu, mempersoalkan bahwa BTN ini kan BUMN. Kedua, perbuatan ini sebenarnya ranah perbankan harusnya bukan korupsi tapi kalaupun ada kesalahan atau kelalaian atau pelanggaran harusnya pelanggaran atau kejahatan perbankan. Ketiga, karena ini adalah berangkat dari perjanjian atau apa, sebetulnya kan masalah perdata. Materi-materi itu tidak masuk dalam ruang lingkup eksepsi," ujar jaksa Zulkipli.
Zulkipli menyampaikan eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal-hal yang masuk dalam keberatan penasihat hukum, sebutnya, harus diungkap lewat pembuktian.
"Intinya bahwa seluruh keberatan terhadap dakwaan atau eksepsi tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi tapi pokok perkara yang akan dibuktikan nanti dalam persidangan pokoknya," jelas Zulkipli.
"Nanti persidangan yang menentukan keuangan negara, ini pidana korupsi atau bukan, harus diperiksa. Semua tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi. Jadi harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima," tambahnya.
