Dede Yusuf Minta Sanksi Pelanggar Royalti Lagu Diperjelas

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 19:54 WIB
BPJS Ketenagakerjaan menggelar Simposium Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Selasa (16/10/2018). Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf hadir dalam acara tersebut.
Dede Yusuf (kiri) (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang kewajiban membayar royalti lagu. Anggota Komisi X DPR, Dede Yusuf, mengatakan sanksi terhadap kafe hingga radio yang melanggar aturan royalti itu harus diperjelas melalui aturan turunan.

"PP harus jelas peraturan turunannya kementerian apa yang menyelenggarakan, karena PP itu harus jelas siapa pengampunya, kalau misalnya kepada Menkumham nanti ujung-ujungnya kan pasti polisi lagi, kalau polisi gabung terlalu kaku," kata Dede, kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Begitu juga, kata Dede, sanksi untuk pelanggar royalti lagu. Dia meminta batasan terkait hal-hal yang termasuk melanggar royalti.

"Orang salah nyanyi ditangkap makanya sanksinya harus jelas. Sanksi ini bukan soal memenjarakan, tentu urusan bayar-membayar, misalnya si kafe A tidak membayar royalti, sanksinya apa, ya mungkin sanksinya ditutup terus menghilangkan si karyawan yang ada kan," ujarnya.

"Kompensasinya melalui pajak karena ini melalui perpajakan, nah ini saya liat belum dijelaskan dalam PP tersebut," lanjut Dede.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan pemerintah (PP) yang mengatur royalti hak cipta lagu dan musisi. PP ini mewajibkan kafe hingga toko membayar royalti saat memutar lagu secara komersial.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

"Untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik," demikian bunyi pertimbangan PP 56/2021 yang dikutip detikcom, Rabu (7/4).

(eva/lir)