PP 56/2021 Terbit, Krisdayanti Minta Ada Transparansi Tarif Royalti Lagu

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 17:35 WIB
Anggota DPR Komisi IX Fraksi PDIP sekaligus penyanyi Krisdayanti (KD) (Eva Safitri/detikcom)
Anggota DPR Komisi IX Fraksi PDIP sekaligus penyanyi Krisdayanti (KD). (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang kewajiban membayar royalti hak cipta lagu dan musisi. Anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus penyanyi, Krisdayanti (KD), menyambut baik adanya PP tersebut.

"Saya apresiasi, artinya sudah ada kehadiran negara di mana para musisi mungkin resah," kata Krisdayanti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Namun, KD menyampaikan kekhawatiran soal implementasi PP tersebut. Sebab, kata KD, secara umum royalti dipegang oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tanpa diketahui oleh para seniman.

"Ada juga kekhawatiran saya bahwa PP 56/2021 akan menjadi semu karena di sini ada sebuah lembaga, yaitu lembaga manajemen kolektif nasional, artinya LMKN ini bisa mencap setiap layanan publik yang menggunakan musik yang dimainkan," ujar anggota Komisi IX DPR ini.

Untuk itulah, KD meminta adanya transparansi tarif royalti yang dikumpulkan. Jadi publik dan para seniman mengetahui besar royalti tersebut.

"Saya rasa manajemen kolektif ini akan membedakan setiap nilai daripada royalti di tiap tempat publik yang memutar. Artinya berapa charge-nya itu harus di-sounding ke masyarakat, supaya juga para seniman ini tahu dan publik secara umum melihat secara transparan berapa nilai yang akan dikumpulkan dari setiap pengguna," katanya.

"Kan ini banyak ada 14, ada fasilitas umum, rumah sakit, kafe, karaoke, penyiaran radio, ini kira-kira apa sudah ada pembahasan baru kita juga akan nyaman para seniman ini akan tahu berapa karyanya dihargai," lanjut KD.

Apalagi, menurut KD, untuk menikmati musik saat ini sudah sangat mudah atau tidak lagi harus membeli CD/kaset. Karena itu, transparansi royalti menurutnya sangat diperlukan.

"Saya mewakili seniman di sini bisa sampai, karena selama ini yang namanya royalti kita dapat dari record label, tapi kan dengan masyarakat tidak membeli fisik bentuk CD otomatis tidak tahu juga lagu-lagunya diputar di mana saja. Jadi menurut saya sih transparansi yang jelas dari manajemen kolektif nasional yang harus aktif menyampaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan pemerintah (PP) yang mengatur royalti hak cipta lagu dan musisi. PP ini mewajibkan kafe hingga toko membayar royalti saat memutar lagu secara komersial.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

"Untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik," demikian bunyi pertimbangan PP 56/2021 yang dikutip detikcom, Rabu (7/4).

(eva/jbr)