.webp)
Sejumlah proyek pembangunan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2020 diresmikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Proyek-proyek pembangunan ini sempat tertunda pengerjaannya akibat pandemi COVID-19.
Dari pagu anggaran sebesar Rp 4,377 triliun, Pemkot Semarang merealisasikan sebesar Rp 4,128 triliun, atau 94,32%. Realisasi anggaran itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,964 triliun dan Rp 2,412 triliun belanja langsung.
Proyek pembangunan tahun anggaran 2020 yang diresmikan pada Rabu (7/4), di antaranya Kampung Nelayan Tambakrejo, Masjid Al Haibah Mangkang, rehabilitasi SMP 34 Semarang, Puskesmas Plamongansari dan Bugangan, Pembangunan Gedung Sadewa RSWN, peningkatan Jalan Senopati, Alun-alun Johar Tahap III, fasilitas umum olahraga (Lapangan Basket Pekunden, Gebangsari, dan Lapangan Voli Kanguru Raya).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendi, sapaan akrab wali kota, menerangkan pembangunan di tahun 2020 tidak berjalan sesuai rencana karena sumber pendapatan Pemkot Semarang tidak maksimal akibat adanya pandemi COVID-19.
"Rencana semula APBD 2020 sebesar 5,2 triliun (rupiah) namun turun 900 miliar menjadi 4,3 triliun (rupiah) karena pendapatan kita tidak maksimal. Tapi tidak apa-apa masa pandemi COVID-19 menimpa semua penjuru, bagaimanapun harus kita lewati," papar Hendi dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).
Hendi menguraikan di 2021 Pemkot Semarang memiliki pekerjaan besar, yakni mengembalikan situasi seperti sebelum COVID-19. Untuk itu, pihaknya akan mengejar ketertinggalan dalam sektor ekonomi dengan memprioritaskan sejumlah kegiatan yang sempat tertunda di 2020, antara lain pembangunan rumah sakit tipe D, jembatan kaca di Tinjomoyo, lapangan olahraga, dan sejumlah kegiatan lain yang akan diselesaikan di 2021.
Pemkot Semarang, kata Hendi, akan meminta tokoh masyarakat untuk memanfaatkan rembug RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan untuk mengkoordinasikan kondisi di lingkungannya.
"Tahun depan Lurah akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran. Posisinya akan seperti kepala dinas di lingkup kecil yang akan mengelola anggaran di wilayahnya. Rencananya masing-masing lurah akan memperoleh anggaran minimal Rp 1,1 miliar yang akan ia tentukan diposkan ke RW mana. Untuk itu para tokoh masyarakat harus mampu berkomunikasi dengan lurah dan sebaliknya," jelas Hendi.
Sementara itu, untuk penanganan COVID-19, Pemkot Semarang mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran penanganan COVID-19. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan bansos, tim siaga COVID-19, operasi yustisi, dan pelatihan CHSE.
(fhs/ega)
