Pedagang Takjil di Benhil Tak Akan Dilarang, Asal Tak Bikin Kerumunan

Mei Amelia R - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 18:31 WIB
Pedagang takjil di Benhil
Ilustrasi pedagang takjil di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) tidak akan melarang pedagang takjil yang akan berjualan di bulan Ramadhan. Hanya, pedagang diminta mematuhi protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan.

"Kemarin sudah ada statement Pak Wagub memang diperbolehkan, tidak dilarang, (tapi) bukan berarti juga dianjurkan," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dihubungi detikcom, Rabu (7/4/2021).

Irwandi mengatakan pihaknya memahami fenomena yang muncul setiap Ramadhan. Pihaknya juga tidak ingin melarang masyarakat berjualan, apalagi di era pandemi ini perekonomian masyarakat sudah cukup sulit.

"Tapi kan masyarakat ini memang momen ini dimanfaatkan, apalagi di era pandemi ekonomi agak sulit, banyak yang nganggur. Dagang kan coba-coba, sebulan lumayan kan, bisa buat lebaran," katanya.

"Fenomena itu harus kita tangkap dulu. Masyarakat dari tahun kemarin saya lihat banyak yang berdagang dari tahun kemarin, karena di era pandemi ini banyak yang PHK, mereka kan dagang mencoba-coba," Irwandi menambahkan.

Pihaknya memahami kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika masyarakat ingin berjualan selama tidak membuat kerumunan.

"Selama warga itu berusaha secara ekonomi, kan statement Pak Wagub begitu tidak dipermasalahkan selama itu tidak menimbulkan kerumunan," tuturnya.

Pemkot Jakpus meminta camat dan lurah melakukan pengawasan terhadap pedagang yang berjualan. Irwandi juga mendorong camat dan lurah menggandeng FKDM untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan di masyarakat pedagang.

"Kita lakukan pengawasannya si pedagang kalau rapat-rapat, harus berjarak. Kalau tidak mau, kita tertibkan. Nanti saya minta tiap kelurahan kan ada FKDM-nya, ada organisasi masyarakat pelat merah kan mereka dapat honor dari pemda, ya kita berkolaborasi dong dengan mereka (untuk pengawasan)," tuturnya.

(mei/fjp)