Dear Para Pejabat Negara yang Belum Lapor Harta, Ditungguin KPK Tuh!

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 06 Apr 2021 14:00 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Ternyata masih ada pejabat negara yang belum menyetorkan laporan harta kekayaan ke KPK padahal masa pelaporannya sudah ditutup per 31 Maret 2021. KPK pun berharap mereka segera melapor meski sudah lewat batas waktu.

"KPK tetap menerima yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan 'Terlambat Lapor'," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban bagi para pejabat negara sebagai bentuk transparansi kepada publik. Tiap tahunnya KPK memperbarui data itu dan meminta para pejabat negara untuk rutin melaporkan.

Lantas bagaimana untuk tahun ini?

Menurut Ipi, dari total 378.072 penyelenggara negara yang wajib melapor LHKPN masih ada 21.939 orang yang belum menyetorkannya. Puluhan ribu pejabat negara itu terdiri dari pihak eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

"Dari total 378.072 wajib lapor secara nasional, KPK telah menerima 356.133 LHKPN atau 94,20 persen," kata Ipi.

Berikut rincian para pejabat negara yang telah menyetor LHKPN:
- Bidang Eksekutif: 94,22 persen dari total 306.216 orang
- Bidang Yudikatif: 98,27 persen dari total 19.778 orang
- Bidang Legislatif: 84,84 persen dari total 20.094 orang
- Dari BUMN/BUMD: 97,34 persen dari total 31.983 orang

Sedangkan dari sisi instansi ada 762 dari 1.404 instansi yang sudah melaporkan LHKPN. Dari jumlah itu sebanyak 37 instansi tercatat telah melaporkan secara lengkap.

"Pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 93 pejabat setingkat Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan atau lembaga tercatat 5 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN," kata Ipi.

Sementara, kata Ipi, di tingkat Pemerintah Daerah, KPK mencatat 33 kepala daerah dari total 515 belum melapor. Mereka terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka Penyelenggara Negara wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan," ujar Ipi.

Simak juga 'Buron Samin Tan Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Penyidik KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(run/dhn)