Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan pemerintah harus merangkul kelompok pembenci pemerintah. Dimyati menilai kewajiban negara adalah memberikan pemahaman kepada setiap warga negara.
"Kalau ada perbedaan, perbedaan itu anugerah. Ada juga pandangan berbeda, maka oleh sebab itu harus diberikan pemahaman, apalagi negara, negara ini diwakili oleh pemerintah di antaranya, maka pemerintah atau negara ini wajib merangkul warga negaranya," kata Dimyati kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).
Dimyati mengatakan setiap warga negara memiliki pola pikir yang berbeda. Begitu juga warga yang memiliki pikiran kritis hingga memiliki paham radikal.
"Warga negara ini ada yang nakal, ada yang setengah nakal, ada yang baik, ada yang diam, ada yang kritis dan ada yang frontal, ada juga yang radikal. Maka harus dirangkul semuanya. Tugas negara itu kan memberikan pemahaman. Mungkin warga negara tersebut tidak paham, tidak ngerti atau misunderstanding, tidak pernah merasakan sosialisasi pemahaman, ilmu pengetahuan yang tepat, yang jelas. Maka yang dipahami salah, itu harus diberikan pemahaman oleh semua, oleh negara, tugas tokoh masyarakat juga, merangkul semua orang," kata dia.
"Supaya apa? Supaya jangan menyimpang, jangan sesat, jangan merugikan banyak orang atau bisa mengakibatkan banyaknya yang jadi korban. Jadi kalau berbeda pandangan dengan pemerintah itu bukan radikal, tetapi beda pemahaman saja," tutur dia.
Dimyati mengatakan, dalam memberikan pemahaman itu, pemerintah harus menyesuaikan dengan lingkungan. Dia kemudian mengibaratkan dengan anak yang tak suka makan sayur.
"Kan harus dilakukan pemahaman, dirangkul semua. Kalau mereka menyatakan tidak suka warga cokelat, nggak suka warna hitam, dan lain sebagainya diberikan pemahaman. Kayak anak aja, anak-anak kalau nggak suka makan sayur kan diberikan pemahaman sayur itu sehat, bergizi, mengandung vitamin, supaya badan sehat. Dikasih dia sayur, tapi tetap dia muntah, dikasih teknik lain, disop atau diblender, bermacam-macam caranya. Itu yang harus dilakukan, bukan metodenya sama, tetapi metode yang sesuai dengan lingkungannya, dengan bahasanya. Jadi semua harus dirangkul, harus dibina, dididik," sebutnya.
Sementara itu, PPP menilai kelompok pembenci pemerintah yang rentan terpapar radikalisme dan terorisme adalah mereka yang memiliki ideologi yang berbeda. PPP mengatakan pemerintah harus menggencarkan program deradikalisasi terhadap kelompok itu dengan pendekatan khusus.
