Gubernur Papua Lukas Enembe dideportasi pemerintah Papua Nugini (PNG) balik ke Indonesia karena kedapatan memasuki ke negeri tetangga secara ilegal lewat jalur tikus. Di balik deportasi itu, ada cerita ojek pengantar Lukas Enembe ke perbatasan PNG.
Dihimpun detikcom, Sabtu (3/4/2021), ojek pengantar Lukas Enembe itu bernama Hendri, yang biasa ditemui di sekitar Skouw, perbatasan RI-PNG. Hendri mengantarkan Lukas Enembe ke perbatasan melewati jalan tradisional atau jalan tikus yang ada di Skouw menuju Wutung, PNG.
"Saat saya mengantar ke perbatasan PNG, Rabu (2/4), tidak mengetahui bila yang diantar adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, karena menggunakan masker dan dibonceng bersama salah satu penumpang yang ikut bersamanya," kata Hendri seperti dilansir Antara.
Hendri tak tahu bahwa pria yang diantarnya adalah Lukas Enembe dan mendapatkan ongkos Rp 100 ribu. Ongkos ojek itu, menurut Hendri, terlalu besar. Tapi salah seorang yang mendampingi gubernur menyatakan agar uang itu dibagi dengan rekan Hendri yang mengangkut penumpang lain dalam rombongan tersebut.
"Saya baru mengetahui bila yang dibonceng adalah Gubernur Enembe setelah diberi tahu rekan tukang ojek lainnya," kata Hendri.
Hendri mengaku baru berprofesi menjadi tukang ojek di perbatasan RI-PNG sekitar dua tahun karena sebelumnya sopir angkot.
Kembali ke rombongan Lukas Enembe, Hendri bercerita bahwa rombongan itu diantar hingga ke perbatasan dan tidak tampak ada penjemput. Hanya ada sejumlah tukang ojek yang ada di PNG.
 Skouw Perbatasan RI-PNG (Hari Suroto/Istimewa) |
Sebagai informasi, untuk tarif ojek ke batas PNG melalui jalan tikus atau jalan tradisional hanya dua kina. Penjelasan singkat, kina adalah mata uang PNG yang kurs di pasarannya sekitar Rp 4.000/kina.
Lukas Enembe sudah mengakui dirinya masuk ke Papua Nugini melalui jalan setapak menggunakan ojek untuk tujuan berobat dan menjalani terapi.
"Saya mengetahui apa yang dilakukan salah karena melintas dan masuk wilayah PNG melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek," ucap Enembe.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Simak juga 'Pemerintah Perpanjang Dana Otonomi Khusus Papua':
