Round Up

Saat Kritik Revisi UU KPK Menggema Lagi di SP3 Kasus BLBI

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 02 Apr 2021 21:42 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih. SP3 kasus BLBI itu kemudian banjir kritikan dari sejumlah pihak.

Kritikan itu datang dari mantan Ketua KPK, aktivis hukum, hingga anggota Dewas KPK. Awalnya kritikan itu datang dari Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Busyro menyebut keputusan itu bukti nyata tumpul dan tandusnya keadilan.

"Ucapan sukses besar bagi pemerintah Joko Wododo (Jokowi) yang mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui DPR juga parpol. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh KPK wajah baru," kata Busyro Muqoddas kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (2/4/2021).

Penghentian kasus itu, kata Busyro, merupakan bukti nyata penegakan hukum yang tumpul. "Harus saya nyatakan dengan tegas, lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama UU KPK hasil revisi usulan presiden," sebutnya.

Ia pun tak habis pikir dengan kondisi KPK saat ini. Menurutnya, sebelum ada revisi UU KPK, kasus ini sudah mulai terurai. Namun, dengan dihentikannya penyidikan ia melihat jika KPK saat ini didominasi oligarki politik.

"Bagaimana skandal mega kasus perampokan BLBI yang pelik berliku licin dan panas secara politik penuh intrik itu sudah mulai diurai oleh KPK rezim UU KPK lama begitu diluluhlantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU," pungkasnya.

Busyro Muqoddas menegaskan bahwa saat ini semakin tampak akrobat politik hukum yang sengaja ingkar dari jiwa keadilan sosial. Semakin tampak pula peredupan Pancasila dan adab dalam praktik politik legislasi dan penegakan hukum.