.webp)
Apeksi akan membuat task force atau satuan tugas (satgas) untuk memberi pendampingan bagi kota yang kesulitan mengimplementasikan SIPD. Hal itu disepakati usai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto bertemu dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya, di Balai Kota Bogor, Kamis (1/4).
Pasca pertemuan, Bima Arya mengusulkan agar Kemendagri menyusun buku manual, atau Frequently Asked Questions (FAQ) yang sering diajukan terkait SIPD.
"Apeksi juga akan membuat satuan kerja/Task Force untuk melakukan pendampingan. Kemendagri dan Apeksi sepakat untuk membuka ruang konsultasi nasional maupun per Komwil Apeksi," ungkap Bima dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).
Ardian menjelaskan penerapan SIPD sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 mengenai 5 Langkah Percepat Transformasi Digital.
"Perlu adanya sistem terintegrasi yang memadukan seluruh sistem agar semuanya seragam, dengan sistem di daerah agar performanya sama. Itu tujuannya. Tugas saya salah satunya mengevaluasi APBD," ujar Ardian.
Ardian mengulas dengan pemanfaatan SIPD pemerintah pusat berharap agar semua kegiatan pemerintah daerah dapat dimonitor. Bila ada yang salah, maka sistem akan otomatis mengingatkan. SIPD juga menempatkan ASN selaku user untuk paham digitalisasi, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan itu juga dibahas sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota dari anggota Apeksi terkait implementasi SIPD. Masalah-masalah tersebut, antara lain kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah, adanya refocusing dan realokasi pendanaan terkait Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pergeseran anggaran untuk penanganan pandemi, dan belum tersinkronisasi penerapan SIPD dengan Sistem Keuangan Daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam mengaku siap untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Ia menyampaikan pihaknya akan membuka kelas konsultasi, dan Direktorat Apeksi akan menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan Kemendagri terkait kelompok masalah SIPD yang dihadapi anggota.
Pertemuan Kemendagri dengan Apeksi terkait implementasi SIPD merupakan respons atas kritik yang disampaikan Bima saat Raker Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3) lalu. Dihadapan peserta raker yang diikuti oleh seluruh kota se-Kalimantan, Bima mengemukakan implementasi SIPD yang dinilai banyak memiliki persoalan di lapangan.
"Saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi agenda utama. Pertama, adalah terkait dengan implementasi SIPD yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat. Di daerah, kami para anggota Apeksi menilai kurangnya kesiapan dan persiapan SIPD, dan menimbulkan banyak persoalan terkait dengan realisasi implementasinya di lapangan," kata Bima saat itu.
Bima menyebut penerapan SIPD memiliki tujuan baik, yakni untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.
(akn/ega)
