Penjualan properti banyak dilakukan dengan berbagai skema. Tapi kadang malah membingungkan. Konsumen harus berhati-hati agar tidak mengalami seperti pengalaman pembaca detik's Advocate ini.
Pengalaman itu disampaikan oleh pembaca detikcom, Mona. Berikut penuturannya:
Dear detik's Advocate
Pada Januari 2020, saya memesan sebuah rumah berkonsep syariah, berharap jauh dari riba. Akad Istishna sudah dilakukan pada Agustus 2020, molor dari jadwal awalnya bulan April dengan alasan pandemi.
Pada saat akad, saya tidak bisa hadir karena baru beberapa hari habis lahiran, jadi diwakili sama suami. Tapi, sampai saat ini, saya belum menerima dokumen akad. Dengan alasan developer telah kembali ke Jakarta. Sampai akhir tahun kemarin belum ada satu pun progres pembangunan perumahan yang terlaksana sesuai jadwal.
Info terakhir dari pihak developer menunggu nomor induk bidang keluar. Melihat kondisi ini, banyak konsumen yang mau mundur, termasuk saya. Saya sudah membayar DP dan cicilan sampai indent ke-3.
Saat mau mengajukan pembatalan, saya merasa dirugikan oleh pihak developer karena uang yang sudah dibayarkan dipotong Rp 10 juta, dan pengembalian dana dalam jangka 2 tahun. Mau mundur rugi, mau lanjut pun progres pembangunan tidak jelas. Padahal perumahan berkonsep syariah.
Yang ingin saya tanyakan, langkah apa yang harus saya lakukan agar uang yang telah dibayarkan dapat dikembalikan dan tidak merasa dirugikan oleh pihak developer?
Terima kasih
Mona
Lihat juga video 'Syarat Lengkap Beli Rumah Bebas PPN':
Untuk membahas hal di atas, detik's Advocate meminta jawaban kepada Kurnia Rizki, SH. Berikut jawabannya:
