Jakarta Kembali Macet, NasDem Pertanyakan Penerapan PPKM Mikro

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 02 Apr 2021 05:23 WIB
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh
Foto: Nova Harivan Paloh (dok. Istimewa/Foto diberikan oleh narasumber Nova Paloh)
Jakarta -

Dishub DKI Jakarta melaporkan bahwa volume kendaraan di Ibu Kota hampir seperti masa sebelum pandemi Corona. NasDem DKI Jakarta menyoroti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang tak efektif mencegah kemacetan.

"Masalah PPKM mikro ini masih berjalan apa nggak tahu ini, belum bisa memantau juga nih. Kalau saya melihat masyarakat aktivitas hampir normal saya sudah lihat di jalanan. Karena beberapa ruas jalan macet. Tetapi memang saya tidak mengetahui itu dampak dari vaksinasi, sudah hampir mungkin punya antibodi yang sangat bagus, ataupun kantor-kantor menjalankan kapasitas 50% pun apakah masih menjalankan atau tidak datanya," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Nova menilai aturan ganjil genap juga tak akan memberikan pengaruh jika diberlakukan kembali. Sebab, masyarakat banyak yang memiliki dua kendaraan dan beralih ke moda transportasi umum.

"Kalau kita berlakukan ganjil genap lagi tidak berpengaruh apa-apa. Tapi balik lagi ke PPMM mikro atau mungkin pembatasan 50% masih berjalan secara efektif atau tidak, apakah dijalankan di kantor?" kata dia.

"Kalau masalah ganjil genap kan kita bisa lihat aja ya masyarakat bisa menggunakan moda transportasi yang lain. Yang penting di hulunya dulu, kalau misal di kantor tetap 50%, nah itu tentunya saya berharap pembatasan PPKM Mikro atau PSBB masih berjalan. Yang paling penting di hulunya ini," lanjutnya.

Nova meyakini jumlah kendaraan akan berkurang jika kantor menaati aturan 50% kapasitas kantor. Dia menekankan bahwa PPKM mikro harus dijalankan secara disiplin.

"Kalau misalnya kantor disiplin dengan aturan yang ada pasti berkurang. Kalau misal 50% WFH semua pasti berkurang. Makanya PPKM mikro ini berjalan produktif kah kebijakan ini," kata dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2