.webp)
Gelaran Musyawarah Nasional (Munas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menghasilkan pemimpin baru BEM SI ternyata ditolak oleh BEM dari 132 perguruan tinggi. Banyak BEM universitas lainnya melakukan walk out (WO).
"Arogansi tuan rumah memuncak. 132 dari 168 perguruan tinggi walkout dan menyatakan mosi tidak percaya kepada panitia Munas BEM Seluruh Indonesia 2021," demikian keterangan pers dari BEM 132 universitas yang melakukan walk out, yang diterima detikcom dari pihak BEM UI, Kamis (1/4/2021).
Munas kali ini digelar di Universitas Andalas di Padang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pada Minggu (28/3) kemarin. Munas bakal berlangsung maksimal sampai 4 April 2021. Munas ini telah memilih Nofrian Fadil Akbar dari Universitas Riau sebagai Koordinator Pusat BEM SI 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun 132 perguruan tinggi walk out dari gelaran Munas BEM SI itu. Mereka walk out karena pelaksana Munas BEM SI membatasi kuota peserta. Jumlah maksimal adalah 150 perguruan tinggi, padahal jumlah anggota penuh dan peninjau BEM SI mencapai lebih dari 200 perguruan tinggi. Padahal semula, panitia dari BEM KM Unand menyatakan mengundang seluruh anggota penuh dan peninjau.
"Oleh karenanya, bentuk sikap 'sepihak' yang diambil oleh panitia secara tidak langsung sangat bertentangan dengan pernyataan pertamanya dan mencederai hak anggota aliansi BEM SI, baik anggota penuh dan peninjau," demikian pernyataan 132 BEM berbagai perguruan tinggi dalam siaran pers.
Ke-132 BEM perguruan tinggi berpendapat keputusan harus diambil berdasarkan kesepakatan forum, bukan berdasarkan keputusan panitia Munas BEM SI saja. Pihak 132 BEM perguruan tinggi melihat ada banyak kursi kosong dalam auditorium yang seharusnya masih bisa diisi peserta. Sebagaimana diketahui, saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Namun, 132 BEM perguruan tinggi ini mengkritik alasan protokol pencegahan COVID-19 sebagai alasan pembatasan peserta.
"Selain itu, panitia tidak mau terbuka atas absensi yang hadir pada forum agar diketahui bersama. Panitia dalam hal ini bertindak seolah sebagai pemegang daulat penuh atas forum yang mana seharusnya panitia cukup bertindak sebagai fasilitator dari Munas BEM SI," kata mereka.
Selanjutnya, pernyataan sikap 132 BEM perguruan tinggi yang walk out:
Pengurus inti BEM SI 2020 sudah mencoba berkomunikasi dengan panitia supaya perwakilan 132 BEM perguruan tinggi ini bisa ikut Munas. Meski demikian, rekomendasi dinilai mereka tidak didengarkan oleh panitia.
"Maka dari itu, sejumlah 132 Perguruan Tinggi dari total 168 Perguruan Tinggi memutuskan untuk walkout dari pelaksanaan Munas BEM SI 2021 yang dilaksanakan oleh BEM KM Perguruan Tinggi Andalas dengan alasan kesewenang-wenangan panitia pada Munas XIV kali ini," kata mereka.
Berikut ini pernyataan sikap dari 132 BEM perguruan tinggi:
Kami yang terdiri dari 132 perguruan tinggi menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menyayangkan arogansi panitia yang tidak mau mengakomodir tuntutan peserta untuk memasukkan 18 Perguruan Tinggi ke dalam forum Musyawarah Nasional;
2. Menyayangkan sikap ketidaktransparanan panitia perihal data absensi peserta Musyawarah Nasional BEM SI XIV;
3. Kecewa terhadap PI BEM SI periode 2020 yang tidak dapat menyelesaikan sengketa Musyawarah Nasional BEM SI XIV;
4. Menyatakan mosi tidak percaya kepada panitia Musyawarah Nasional BEM SI XIV;
5. Menyatakan tidak setuju dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional BEM SI XIV yang berjalan di Perguruan Tinggi Andalas;
6. Mendesak PI untuk menarik mandat Tuan Rumah Musyawarah Nasional BEM SI XIV kepada Perguruan Tinggi Andalas;
7. Mengajak peserta Musyawarah Nasional BEM SI XIV yang masih berada di dalam ruangan auditorium Perguruan Tinggi Andalas untuk walkout dan bersolidaritas bersama dengan 132 Perguruan Tinggi lainya.
Dalam keterangan pers, pihak 132 BEM perguruan tinggi ini melampirkan daftar BEM universitas yang mereka wakili. Ke-132 BEM itu berasal dari wilayah Bali-Nusa Tenggara, Jakarta dan sekitarnya, DIY dan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi, Papua, serta Sumatera.
