Demi Presiden Jokowi, Moeldoko Sebaiknya Mundur

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 17:32 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahas pembentukan Gugus Tugas RUU PKS dengan Menteri PPA Bintang dan Wamenkumham (Foto: dok. KSP)
Moeldoko (Foto: dok. KSP)

"Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.

Salah satu penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko memastikan akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah keluarnya putusan pemerintah.

"Pertama, saya apresiasi bagus, agar tidak tampak pemerintah melakukan intervensi sebagaimana mereka punya tuduhan, bagus kan, berarti pemerintah aman," kata salah satu penggagas KLB PD, Hencky Luntungan, saat dihubungi, Rabu (31/3).


(fas/rfs)