PD Tak Masalah Kubu Moeldoko Melawan Usai Hasil KLB Ditolak Pemerintah

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 16:38 WIB
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra (Sachril-detikcom)
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (Sachril/detikcom)
Jakarta -

Kubu Moeldoko akan mengajukan perlawanan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah hasil acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat ditolak pemerintah. Partai Demokrat tidak mempermasalahkan hal itu.

"Ya kalau dari kami silakan saja (melawan lewat PTUN), ya kan. Tapi kami sangat yakin legal standing-nya sangat lemah," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di kantor DPP PD, Jakpus, Rabu (31/3/2021).

Herzaky mengatakan pemerintah mengakui AD/ART Partai Demokrat yang sah adalah yang terdaftar sejak 2020. Dia mengatakan posisi kubu Moeldoko lemah di mata hukum.

"Ini sudah jelas dari pemerintah bahwa yang dipakai, yang diakui saat ini adalah Undang-Undang Parpol, kemudian Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 dan juga adalah AD/ART tahun 2020 yang sudah disahkan dengan SK Menkumham, MH (Nomor) 09 Tahun 2020 dan sudah tercatat dalam lembaran berita negara, gitu," ujarnya.

Dia menyebut KLB di Deli Serdang adalah acara ilegal. Herzaky mengaku Partai Demokrat siap jika harus melawan gugatan kubu Moeldoko di PTUN.

"Jadi buat apa kemudian mereka mengatakan bahwa, katakanlah, 'Oh, mengapa perlu ada persetujuan majelis tinggi partai?' Sedangkan syarat pertama, DPD tidak terpenuhi, DPC pun tidak terpenuhi, gitu. Kalau kami sangat yakin, legal standing mereka itu lemah. Tapi lagi-lagi hasilnya seperti apa, kita ikuti proses di pengadilan. Kami tidak ingin mendahului pengadilan," jelas Herzaky.

Sebelumnya, pemerintah menolak hasil KLB PD kubu Moeldoko yang didaftarkan ke Kemenkumham. Penggagas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko memastikan akan melakukan perlawanan ke PTUN usai putusan pemerintah.

"Pertama, saya apresiasi bagus, agar tidak tampak pemerintah melakukan intervensi sebagaimana mereka punya tuduhan, bagus kan, berarti pemerintah aman," kata salah satu penggagas KLB PD, Hencky Luntungan, saat dihubungi, Rabu (31/3).

Hencky menyampaikan pemerintah saat konferensi pers siang tadi menggeser persoalan itu ke PTUN. Dengan demikian, kata dia, jika ke PTUN, keputusan tersebut akhirnya merupakan keputusan negara.

"Kedua, pemerintah menggeser itu pada PTUN, jadi kalau sudah pada PTUN, berarti sudah urusan negara, jadi keputusan bukan di pemerintah tapi keputusan negara. Nah, kalau sudah keputusan negara, siapa yang berani lawan lagi," ucap Hencky.

"Jadi langkah kita adalah PTUN, jadi ada gugatan PTUN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik, (gugatan PTUN) itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB. Nah, itu (kapan) urusan mereka (DPP KLB). Bukan bisa dipastikan, sudah pasti (ke PTUN) ya," sambungnya.

(sab/haf)