.webp)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, Nahum Krimadi, dari jabatan Ketua Divisi Teknis. Dia dicopot karena dinilai bersalah membuat debat kandidat tidak terlaksana akibat 3 pasangan walkout.
"DKPP menilai serangkaian peristiwa keberatan dari peserta Pemilihan sehingga tidak terlaksana Debat Publik Pasangan Calon tanggal 16 November 2020 merupakan tanggung jawab Teradu II Nahum Krimadi selaku Divisi Teknis," demikian bunyi putusan DKPP yang dikutip detikcom, Selasa (30/3/2021).
Putusan itu diketok oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Mochammad Afifuddin dan Pramono Ubaid Tanthowi. Dalam kasus ini, tiga pasang calon walkout dari debat karena menilai satu calon tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil bupati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nahum sebagai leading sector Divisi Teknis berdasarkan hasil verifikasi faktual kepada instansi yang berwenang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi masukan kepada koleganya agar bersikap transparan dan akuntabel menyampaikan hasil verifikasi faktual dokumen pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Alfons Sesa," ujar DKPP.
Sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dan/atau tuduhan adanya pemihakan kepada Paslon tertentu. DKPP menilai KPU Sorong Selatan tidak terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik.
"Dengan demikian, para Teradu terbukti tidak akuntabel dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 16 huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP," ujarnya.
Tonton juga Video: Komisi II Cium Ego Sektoral dari KPU-DKPP
Di sidang DKPP, terungkap debat publik yang seharusnya digelar 16 November 2020 tidak dapat dilaksanakan karena peserta pemilihan menolak hadir sebagai akibat KPU Sorong Selaran tidak transparan dalam penetapan calon Wakil Bupati Alfons Sesa. Setelah menghadapi situasi krisis, KPU Sorong Selatan baru merespons beberapa surat yang disampaikan Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Pieter Kondjol dan Madun P Narwawan.
"DKPP menilai tindakan para teradu dalam menerima dokumen perbaikan syarat calon Wakil Bupati Alfon Sesa dan melakukan verifikasi faktual kepada instansi yang berwenang sepatutnya dilengkapi sikap transparan dengan memberikan penjelasan hasilnya kepada Bawaslu pada forum klarifikasi dan kepada peserta Pemilihan yang melakukan boikot terhadap kegiatan Debat Publik Pasangan Calon," ucap DKPP.
Lalu apa sanksi ke Nahum?
"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Divisi Teknis kepada Teradu II Nahum Krimadi selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan sejak Putusan ini dibacakan," tutur DKPP dalam sidang pada 24 Maret 2021.
Adapun anggota KPU lainnya diberikan sanksi peringatan keras.
"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Ester Homer selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, Teradu III Raimond J Asmuruf, Teradu IV Isak Salamuk, dan Teradu V Yance Dere masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan sejak Putusan ini dibacakan," pungkasnya.
