Ombudsman Jakarta Ungkap Ada Parpol-Ormas Minta Vaksinasi Corona Duluan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 14:08 WIB
Teguh Nugroho
Teguh Nugroho (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Ombudsman Jakarta Raya mengungkap ada partai politik (parpol) hingga organisasi masyarakat (ormas) yang meminta vaksinasi Corona atau COVID-19 duluan. Hal ini terungkap usai Ombudsman memeriksa Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI terkait vaksinasi COVID-19 untuk Anggota DPRD dan pasangannya.

"Ini yang mengejutkan kami ketika meminta Dinkes DKI membuka dokumen permintaan vaksin kepada mereka, kami menemukan banyak permintaan dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai penyelenggara pelayanan publik termasuk ormas, parpol dan kelompok masyarakat lainnya," kata Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).

Teguh menyoroti aturan prioritas pemberian vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Dia menyebut pasal 8 ayat 3 huruf b Permenkes No 10 tahun 2021 sebagai pengganti dari Permenkes 84 tahun 2020 menyebutkan kelompok prioritas penerima vaksin masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik.

Teguh menilai definisi petugas pelayan publik cakupannya terlalu luas dan berpotensi menimbulkan maladministasi. Tak hanya itu, Dinkes DKI juga menyerahkan proses verifikasi data penerima vaksin kepada masing-masing institusi sehingga pemberian vaksin berpotensi salah sasaran.

"Dan di sinilah ruang untuk penambahan target vaksin yang tidak sesuai tahapan tersebut dan pada akhirnya Dinkes melakukan maladministrasi terus menerus karena pemberian vaksin kepada pihak yang tidak masuk ke dalam target tahapan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Ombudsman memanggil Dinkes DKI Jakarta terkait vaksinasi COVID-19 terhadap anggota DPRD DKI Jakarta dan pasangannya. Hal ini dilakukan untuk mengecek proses administrasi vaksinasi.

Anggota DPRD DKI Jakarta beserta pasangannya sendiri sudah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menegaskan pihaknya memberikan vaksin sesuai data yang diberikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta.

"Kami sesuai aturan datanya dari Sekwan. Jadi kami bukan verifikasi data, verifikasi data sudah sepakat dilakukan oleh OPD maupun institusi masing-masing," kata Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti saat dikonfirmasi, Selasa (23/3).

Widyastuti mengatakan verifikasi maupun pendataan calon penerima vaksin dilakukan Sekwan DPRD DKI Jakarta. Pendataan, sebutnya, meliputi jumlah penerima vaksinasi di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

Di sisi lain, dia membenarkan beberapa kali pihaknya menerima surat terkait pengajuan vaksinasi bagi anggota keluarga dewan. Namun, dia menegaskan Dinkes DKI tak pernah memberi menyetujui permintaan tersebut.

"Saya tidak ada tertulis mengatakan bahwa itu (disetujui). Jadi kita sesuai tahapan data semuanya diverifikasi oleh tim sekwan," tegasnya.

Lihat juga Video: Satgas Pastikan Vaksinasi Corona Tetap Berjalan Saat Libur Lebaran

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)