Sidang Gugatan PD AHY Vs Kubu KLB soal Perbuatan Melawan Hukum Dimulai

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 12:14 WIB
Sidang gugatan PD AHY soal perbuatan melawan hukum KLB Deli Serdang
Sidang gugatan PD AHY soal perbuatan melawan hukum KLB Deli Serdang. (Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat Jhoni Allen Marbun dkk terkait kasus KLB Deli Serdang, Sumut. Sidang perdana gugatan tersebut berlangsung hari ini.

Pantauan detikcom, Selasa (30/3/2021), sidang berlangsung di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor, Jln Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Sidang dibuka majelis hakim pukul 11.30 WIB.

Pihak AHY selaku penggugat diwakili tujuh pengacaranya. Bambang Widjojanto selaku pengacara kubu AHY tampak tidak hadir. Sementara itu, tergugat hanya dihadiri pihak turut tergugat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hakim kemudian membuka sidang. Majelis hakim terlebih dahulu mengecek kelengkapan berkas kedua belah pihak. Sidang saat ini masih berlangsung.

Sebelumnya, Partai Demokrat AHY menggugat Jhoni Allen Marbun dkk terkait kasus KLB Deli Serdang, Sumut. Dalam gugatan yang terdaftar nomor perkara 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst, AHY dan Teuku Riefky Harsya sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Jhoni Allen dkk.

Ada 10 tergugat dalam perkara tersebut, yaitu Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Dalam gugatan itu, Demokrat kubu AHY meminta hakim menyatakan para tergugat melakukan perlawanan hukum terkait Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Serta meminta hakim menyatakan para tergugat tidak berhak melakukan KLB Partai Demokrat.

Berikut ini petitum gugatan Demokrat kubu AHY:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apa pun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari Para Tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB yang diselenggarakan tanggal 5 Maret di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah kepengurusan yang ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, junto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.

Simak juga video 'Saling Sikut Moeldoko-AHY soal Ideologi':

[Gambas:Video 20detik]



(run/gbr)