.webp)
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju jika surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta diberlakukan kembali saat penerapan larangan mudik lebaran 2021. PKS menilai penggunaan SIKM pada tahun tidak efektif.
"Kami melihat diterapkannya SIKM tidak efektif pada periode lalu," kata anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (29/3/2021).
Aziz menilai banyak pihak yang menghindar saat pemeriksaan SIKM tersebut. Salah satunya seperti berangkat tengah malam dan mengelabui petugas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak yang menghindari pemeriksaan SIKM dengan berangkat pada malam hari," tuturnya.
Lebih lanjut, Aziz mengusulkan agar edukasi kepada masyarakat terkait risiko penularan Corona saat mudik perlu ditingkatkan. Sehingga akan terbangun kesadaran bagi warga agar tidak mudik.
"Saya kira peraturan ini harus ditegakkan berdasarkan kesadaran masyarakat, sosialisasi tentang risiko mudik sangat penting dipublikasikan di media-media sehingga terbangun kesadaran masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI masih merumuskan apakah akan memberlakukan SIKM atau tidak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan keputusan soal itu SIKM akan dibarengi dengan keputusan perpanjangan PPKM.
"Terkait SIKM, apakah nanti setelah tanggal 5 kan nanti habis PSBB atau PPKM mikro selanjutnya nanti kita akan rumuskan apakah diperlukan atau tidak SIKM atau upaya apa yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan pemerintah lainnya, pemerintah daerah lainnya termasuk daerah penyangga. Jakarta menyikapi kebijakan ini dalam rangka mendukung upaya pencegahan nanti kita akan sampaikan pada waktunya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/3).
Simak video 'SIKM DKI Diganti CLM, Begini Tata Cara Urusnya':
