Pemprov DKI Rumuskan Perlu Tidaknya SIKM Saat Larangan Mudik 2021

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 29 Mar 2021 12:31 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Wilda/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan merumuskan terkait perlu atau tidaknya surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta saat penerapan pelarangan mudik Lebaran 2021. Riza mengatakan keputusan itu SIKM akan dibarengi dengan keputusan perpanjangan PPKM.

"Terkait SIKM, apakah nanti setelah tanggal 5 kan nanti habis PSBB atau PPKM mikro selanjutnya nanti kita akan rumuskan apakah diperlukan atau tidak SIKM atau upaya apa yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan pemerintah lainnya, pemerintah daerah lainnya termasuk daerah penyangga. Jakarta menyikapi kebijakan ini dalam rangka mendukung upaya pencegahan nanti kita akan sampaikan pada waktunya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/3/2021).

Riza belum menerangkan apakah nantinya akan ada Pergub baru atau tidak dalam upaya pengendalian pergerakan masyarakat jelang mudik Lebaran 2021. Riza menegaskan pihaknya akan mengambil keputusan itu pada April mendatang.

"Nanti kan kalau ada Pergub baru nanti kita sampaikan sekaligus di perpanjangan 2 Minggu berikutnya, itu tanggal berapa, tanggal 5 kan berarti tanggal 6 berarti tambah 14 hari, berarti tanggal 20 atau 21 April ya atau Minggu terakhir, kita akan lihat," ungkapnya.

Pemprov DKI akan menggandeng epidemiolog untuk mengevaluasi kebijakan PPKM yang tengah berlangsung saat ini. Riza mengatakan pihaknya akan senantiasa menerima masukan dari stake holder terkait dan juga masyarakat sebelum mengambil keputusan.

"Ya tentu nanti kita akan evaluasi dulu pelaksanaan sebelumnya dan sebagainya kita berkoordinasi juga dengan para ahli, pakar epidemiologi, kita koordinasi dengan daerah-daerah sekitar, dengan pemerintah pusat," ungkap Riza.

"Prinsipnya Pak Gubernur sebelum memutuskan selain melibatkan para ahli, pakar, forkopimda dan semuanya termasuk kita akan mendengarkan masukan dari warga saran dan masukan dan kritiknya kita jadi satukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6 hingga 17 Mei. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan untuk surat izin keluar-masuk Jakarta (SIKM) masih menunggu rujukan aturan dari pemerintah.

Awalnya, Anies menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki aturan tentang pengendalian pergerakan penduduk sejak tahun lalu. Aturan itu, kata Anies, tertuang dalam Pergub Nomor 47 tahun 2020.

"Kalau kami tuh dari dulu, dari tahun lalu, sudah punya aturan kami di DKI tuh sudah punya aturan bahwa pada masa Lebaran ada pengendalian pergerakan penduduk itu, Pergub Nomor 47 Tahun 2020," kata Anies di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/3).

Anies menerangkan saat ini pihaknya masih menunggu ada atau tidaknya aturan baru dari pemerintah mengenai larangan mudik Lebaran ini. Namun untuk SIKM di Jakarta, Anies mengatakan sejatinya peraturan itu memang sudah digunakan sejak tahun lalu.

"Tahun ini kita lihat apakah kita menggunakan Pergub yang sama atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan, tapi kami dari tahun lalu sudah ada itu, anda ingat kan SIKM?" kata Anies.

(whn/idn)