detik's Advocate

Gaji Saya Terdampak Pandemi, Apakah Kredit Rumah Bisa Direstrukturisasi?

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 28 Mar 2021 08:33 WIB
Uang Rupiah Baru
Ilustrasi gaji (Foto: Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta -

Pendemi Corona membuat banyak sektor terseok-seok dan berimbas ke karyawan. Tidak sedikit yang kena PHK sehingga berefek terhadap cicilan rumah. Apakah yang terdampak hal itu dapat restrukturasi kredit?

Pertanyaan di atas menjadi salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada detik's Advocate. Salah satunya dikirimkan lewat surat elektronik oleh Febriyan. Berikut isi surat lengkapnya:

Dear detik's Advocate,

Pada November 2019, saya sudah memesan unit rumah di daerah Parung Panjang pada salah satu developer, dengan skema DP 15% dicicil. Sisanya akan diajukan KPR.

Dari November hingga April pembayaran cicilan DP saya lancar, tersisa 3x lagi untuk melunasi DP dan mengajukan KPR. Namun tepat pada bulan Juli, COVID menghantam ekonomi Indonesia, serta saya termasuk salah satu yang terkena restrukturisasi yang menyebabkan saya mengajukan relaksasi untuk beberapa cicilan saya termasuk Rumah pertama saya.

Singkat cerita pada pertengahan tahun 2020 saya sudah kembali mendapatkan pekerjaan dan sudah melunasi DP pada pihak developer, dan mengajukan KPR pada beberapa bank rekomendasi developer. Namun pada Akhir 2020, status pengajuan KPR saya ditolak semuanya oleh bank, alasanya karena dikerjaan saat ini saya belum pegawai tetap (karena saya baru dapat kerja kembali di Juli 2020, yang sebelumnya terkena PHK dampak COVID), serta adanya status relaksasi di BI Checking saya.

Mulai dari sini, pihak Developer sekan akan tidak memberikan solusi sama sekali yang mana mereka selalu mengembalikan ke Pasal perjanjian "Bila Konsumen tidak sanggup melunasi maka DP hangus". Atas itikad baik, saya mencoba menghubungi pihak developer untuk menanyakan solusi. Beberapa solusi sudah saya utarakan misalnya Cash bertrahap selama 5 tahun namun tetap di tolak.

Apakah berdasarkan kasus saya, saya termasuk Konsumen yang dilindungi oleh undang-undang? karena kasus saya menyangkut di perjanjian dengan developer yang terdapat pasal di mana jika konsumen tidak sanggup bayar pada kurun waktu tertentu maka DP hangus. Apakah terdapat hukum yang dapat melindungi konsumen terdampak covid seperti saya?

Terima Kasih
Febriyan

Untuk menjawab pertanyaan Bapak Febriyan, detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Bambang Wijayanto,S.H.,M.H., Managing Partner BWP Banking Legal Consultant. Berikut jawabannya:

Yth. Bpk. Febriyan,

Pertama-tama kami turut bersimpati atas permasalahan yang Bapak alami. Kedua, kami mencoba memberi jawaban atas pertanyaan terkait permasalahan Bapak.

Pengaturan terkait uang yang telah dibayarkan oleh konsumen perumahan sebagai akibat batalnya pembelian telah ada peraturannya. Saat ini yang terbaru diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ("PP No.12 Tahun 2021") yang merupakan turunan dari omnibus law atau UU Ciptaker.

Namun demikian mengingat berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan bahwa cicilan pertama DP dimulai di bulan November 2019, dan tidak ada informasi kapan persisnya pembelian dilakukan. Maka kami berasumsi bahwa pembelian dilakukan tidak lama sebelum pembayaran pertama DP dilakukan dengan terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Oleh karena itu, jika merujuk pada peraturan yang berlaku saat itu, maka pengaturan terkait uang yang telah dibayarkan oleh konsumen perumahan sebagai akibat batalnya pembelian setelah PPJB dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.11/PRT/M/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah ("PermenPUPR 11/2019").

Secara prinsip pengaturan antara kedua peraturan tersebut sama, yaitu prinsipnya uang pembayaran yang telah diterima developer harus dikembalikan sepenuhnya kepada konsumen jika batalnya pembelian karena kelalaian developer, dan kalaupun batalnya pembelian disebabkan karena kelalaian konsumen maka uang pembayaran tetap harus dikembalikan oleh developer kepada konsumen dengan pengaturan jika uang yang telah dibayar oleh konsumen adalah paling banyak 10 % dari harga pembelian, maka seluruhnya menjadi hak developer.

Tetapi jika uang yang telah dibayarkan lebih dari 10 %, maka developer dapat memotong 10 % dan sisanya dikembalikan kepada konsumen.

Besaran potongan tersebut mengacu pada PemenPUPR 11/2019 sebagai aturan yang ada pada saat Bapak menandatangani PPJB dengan developer saat itu.

Jika mengacu pada aturan saat ini, yaitu PP No.12 Tahun 2021, prinsipnya tetap sama, uang pembayaran harus dikembalikan kepada konsumen tetapi dipotong oleh developer paling rendah 20% ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan, dan jika pembatalan disebabkan karena pengajuan KPR konsumen ditolak oleh Bank, developer dapat memotong 10% ditambah biaya pajak yang telah diperhitungkan.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2