Tampung Aspirasi, Kemenkumham Gelar Ruang Diskusi RUU KUHP

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 27 Mar 2021 14:55 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Omar Sharif Hiariej
Foto: dok. Kemenkumham
Jakarta -

Usai batal disahkan pada September 2019, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menggelar ruang diskusi perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Diskusi ini merupakan kali kelima yang dilakukan secara dua arah dengan berbagai elemen masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Kemenkumham menyasar pada lima tema utama, yaitu Perkembangan RUU KUHP, Pembaruan RUU KUHP, Struktur RUU KUHP, Isu Krusial RUU KUHP, dan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP. Adapun upaya sosialisasi ini telah dilakukan pada 23 Februari 2021 di Medan, 4 Maret 2021 di Semarang, 12 Maret 2021 di Bali 18 Maret 2021 di Yogyakarta dan selanjutnya dilakukan secara bertahap.

"Kegiatan tersebut merupakan rangkaian sosialisasi menyeluruh yang diselenggarakan secara bertahap ke beberapa kota di Indonesia," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3/2021).

Hal tersebut disampaikan Eddy pada 'Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' di Swiss Bell Hotel Ambon, Jumat (26/3).

Eddy menyampaikan ruang diskusi ini akan terhimpun masukan dari berbagai pihak terkait perkembangan hukum pidana, khususnya RUU KUHP. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk menyatukan persepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP.

Bahkan, Eddy berharap diskusi ini juga dapat menjadi wadah pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

"Mengutip Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Alm. Prof. Muladi, bahwa kunci keberhasilan perumusan undang-undang terletak pada sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif," katanya.

"Kami mengundang serta menerima masukan dari berbagai kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi internasional, bahkan negara lain," imbuhnya.

Menurut Eddy, perbedaan pemahaman dan pendapat soal pengaturan RUU KUHP, merupakan kontribusi positif yang perlu dibicarakan secara komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa.

"Khususnya kepada para akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana, agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan RUU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana," pungkasnya.

(mul/ega)