Korban Dugaan Pelecehan Seksual oleh Kepala BPPBJ DKI Diduga Lebih 1 Orang

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 26 Mar 2021 11:44 WIB
Balai Kota DKI Jakarta
Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali mengungkap informasi yang didapat dari korban yang diduga dilecehkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda. LPSK menyebut, dari keterangan korban, ada korban lainnya juga yang mengalami pelecehan seksual serupa.

"Menurut informasi dari korban, ada korban lainnya," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi melalui pesan singkat, Jumat (26/3/2021).

Edwin menerangkan korban yang diduga dilecehkan oleh Blessmiyanda itu akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun waktu pelaporan belum diketahui.

"Iya, sedang ditimbang waktunya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum mengecek kebenaran laporan terkait dugaan Blessmiyanda melakukan pelecehan seksual.

"Nanti kita cek ya, saya belum cek. Nanti cek ke Inspektorat. Prinsipnya, kita melaksanakan proses pembangunan sebaik mungkin semuanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/3/2021).

Blessmiyanda saat ini dinonaktifkan sementara dari kursi Kepala BPPBJ DKI Jakarta selama diperiksa oleh Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Namun Riza menilai hal itu biasa saja.

"Sudah kami jelaskan kemarin, ini suatu proses yang biasa saja. Dilaksanakan merotasi, mutasi penyegaran, perpindahan, penggantian itu suatu yang biasa saja di DKI ya," jelasnya.

Sebelumnya, LPSK mengungkapkan kasus yang menjerat Blessmiyanda hingga diperiksa Inspektorat DKI. LPSK menerima informasi Blessmiyanda terjerat kasus dugaan pelecehan seksual.

"Hal ini dikarenakan perkara yang dihadapi diduga terkait pelecehan seksual terhadap salah satu PNS yang bekerja di BPPBJ. Kami menghargai upaya Inspektorat DKI mengusut ini," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangannya hari ini.

"Namun jangan lupa bahwa perkara pidana tentu harus ada penyelesaian secara pidana selain secara administrasi. Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum," sambung Edwin.

LPSK menyebut hukum pidana diharapkan bisa memberikan rasa adil terhadap korban serta efek jera kepada pelaku. Edwin mengatakan LPSK sudah mendapat informasi kasus ini dari pihak Pemprov DKI dan korban.

Penonaktifan Blessmiyanda dibenarkan oleh dirinya sendiri. Blessmiyanda diketahui diangkat menjadi Kepala BPPBJ pada 2018.

Sejauh ini Inspektorat belum memberi keterangan terkait pemeriksaan Blessmiyanda. detikcom sudah mencoba menghubungi pihak Inspektorat DKI tapi belum ada respons.

Simak juga 'Polisi Perekam Mesum di Mobil di Gorontalo Berstatus Desersi':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/tor)