Pemprov DKI Jakarta mengungkap adanya oknum RT yang menyunat dana bantuan sosial tunai atau BST. Oknum RT tersebut dikenai sanksi pemberhentian.
"Waktu itu sih warga memberikan (aduan), orangnya mengakui sih Pak RT-nya," kata Kepala Dinas Sosial Premi Lasari di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021).
"Cuman untuk ongkos jalan," tambahnya.
Premi mengungkapkan oknum RT tersebut sudah mengakui perbuatannya. Setelah membuat surat pernyataan yang diperuntukkan buat warga, RT tersebut akhirnya diberhentikan.
"Dari warga, kemudian dari yang bersangkutan dan kemudian sudah dikenakan sanksi," ungkapnya.
Sanksi pemberhentian menurut Premi berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergu) Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun warga.
"Kalau sanksi di dalam Pergub 171 tahun 2016 itu dia berhenti menjadi ketua RT/RW di pergubnya itu jelas mengatur sanksi-sanksi," sambungnya.
Premi menepis kabar pemotongan dana BST serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Ibu Kota. Sejauh ini, Pemprov DKI baru menerima satu laporan terkait bansos yang disunat.
"Ini hanya oknum, enggak banyak, cuman satu waktu itu," tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menerima laporan serupa dari wilayah Jakarta Utara. Dia mengungkapkan oknum tersebut memotong dana bansos sebesar Rp 10 ribu untuk kepentingan ongkos transport.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
