.webp)
Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan bantuan sosial tunai (BST). Menindaklanjuti hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan memberi sanksi berat terhadap oknum yang terbukti memotong BST.
"Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami motong di bank DKI kita akan beri sanksi yang berat," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).
Riza meminta warga melapor apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Sejauh ini, dia meyakini hal seperti ini tidak akan terjadi. Sebab, BST di DKI Jakarta disalurkan secara nontunai atau melalui ATM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban kami Pemprov kami sampaikan APBD melalui bank DKI langsung masuk ke ATM," tegasnya.
"Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang 1 perak pun," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan bantuan sosial tunai (BST). Rani mendapat informasi, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp 300 ribu disunat menjadi Rp 200 ribu.
"Ada yang pernah info dari Rp 300 ribu mereka terima (hanya) Rp 200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp 300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani saat dihubungi, Jumat (12/3).
Rani menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial DKI Jakarta kepada warga semestinya disalurkan melalui ATM atau cashless. Namun nyatanya dia menemukan bansos dibagikan secara tunai.
Rani menyatakan temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan memerinci lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi penerimaan BST secara berkala.
(maa/maa)
