ADVERTISEMENT

Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2020 Meningkat, KPU Diminta Evaluasi Diri

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 18:47 WIB
Petugas KPPS mengenakan alat pilindung diri saat bertugas pada Pilkada Serentak di TPS 08, Kelurahan Palupi, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/12/2020). Penerapan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker diwajibkan pada Pilkada Serentak kali ini untuk menghindari penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/wsj.
Foto Ilustrasi Pilkada 2020 (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada beberapa TPS di 16 daerah yang menggelar Pilkada 2020. KPU diminta melakukan evaluasi karena jumlah putusan yang memerintahkan PSU itu meningkat.

"Di Tahun 2018, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 5 daerah sedangkan di Pilkada tahun 2020, MK memerintahkan 16 daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang," kata peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Dia menilai hal tersebut menunjukkan ada kecenderungan yang tidak baik dalam penyelenggaraan Pilkada. Vio mengatakan harusnya ada perbaikan dari tahun ke tahun agar PSU tak perlu terjadi.

"Seharusnya, semakin ke sini, ada perbaikan electoral yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu," ujar Vio.

Pemungutan suara ulang itu harus digelar di beberapa TPS di antaranya di Pilgub Jambi, Pilwalkot Banjarmasin, Pilbup Indragiri Hulu, Pilbup Labuhanbatu, Pilbup Labuhanbatu Selatan dan Pilbup Mandailing Natal. Juga di Pilbup Penukal Abab Lematang Ilir, Pilbup Rokan Hulu, Pilbup Yalimo, Pilbup Teluk Wondama, Pilgub Kalsel, Pilbup Halmahera Selatan, Pilbup Morowali Utara, Pilbup Nabire dan Pilbup Boven Digoel.

"Pada dasarnya, kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang lebih banyak didasarkan pada persoalan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan teknis prosedur pemungutan suara, daftar pemilih, persoalan syarat pencalonan kandidat. Artinya, Mahkamah lebih banyak mengorientasikan pemeriksaan perkara pada soal-soal teknikal dan prosedural pemilihan," papar Vio.

Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya. Yaitu:

- Pilkada serentak 2015 sebanyak 4 daerah diperintahkan menggelar pemungutan suara ulang.

- Pilkada serentak 2017 sebanyak 6 daerah diperintahkan menggelar pemungutan suara ulang.

- Pilkada serentak 2018 sebanyak 5 daerah diperintahkan menggelar pemungutan suara ulang.

"Hal ini perlu dijadikan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, terutama KPU, untuk lebih cermat, profesional, dan netral dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu," pungkas Vio.

(asp/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT