Pilkada Indragiri Hulu Diulang 1 TPS, KPU Minta Warga Jangan Diintervensi

Raja Adil Siregar - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 09:53 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Foto: Ilustrasi pilkada (Zaki Alfarabi/detikcom).
Pekanbaru -

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 1 TPS dalam Pilkada Serentak 2020 lalu. KPU Indragiri memastikan akan segera menindaklanjuti putusan itu.

Terkait putusan PSU di TPS 03, Ketua KPU Indragiri Hulu, Yeni langsung berkoordinasi dengan KPU pusat. Mereka segera menyusun tahapan PSU hingga merekrut KPPS baru.

"Pertama kita itu harus menyusun tahapan mulai dari sosialisasi, anggaran, perekrutan KPPS. Kenapa, karena yang lama tidak lagi boleh dipakai," ujar Yenni kepada detikcom, Rabu (24/3/2021).

Yeni menyebut petugas KPPS lama dalam putusan MK tidak boleh dipakai. Sehingga mereka harus merekrut orang baru dalam PSU yang harus dilaksanakan paling lama 30 hari setelah putusan MK.

Alasan KPPS harus dirombak, karena MK menilai mereka tidak menjalankan tugas secara profesional. Sebab telah terjadi penyobekan 76 surat suara di TPS 03 di Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

"Dalam waktu dekat kami konsultasikan ke KPU RI, barulah dilaksanakan PSU di TPS 03 Desa Ringin. Walau hanya satu TPS, ya persyaratan semua sama, hanya waktunya saja diserahkan ke masing-masing daerah," katanya.

Jelang pelaksanaan PSU, Yeni minta agar masyarakat tenang. Ia juga minta paslon mengikuti aturan. Termasuk tak melakukan intervensi yang menimbulkan ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS.

"Harapan kami masyarakat harap tenang saja, paslon juga harus sesuai tahapan KPU. Kita berharap masyarakat di sana tidak diintervensi atau ada ketakutan saat datang.

Sementara, paslon Rezita Meylani-Junaidi yang sempat ditetapkan unggul oleh KPU Indragiri Hulu menyambut baik keputusan MK. Mereka menilai keputusan PSU sudah tepat.

"Putusan MK sudah tepat agar melakukan pemungutan suara ulang di 1 TPS, yaitu di TPS 03 Desa Ringin. Ini adalah proses pembelajaran bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik," ujar Asep Ruhiyat selaku Kuasa Hukum paslon nomor 2 tersebut.

Pengacara kondang di Bumi Lancang Kuning itu menyebut ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan penyelenggara dengan selisih suara 308 suara itu. Namun, jumlah suara yang akan direbutkan di TPS 03 hanya sebanyak 307 suara.

"Dari awal yang kita takutkan hanya 1 TPS itu. Karena jelas salah, tidak ada alasan pembenar. Walaupun kita berkeyakinan dengan diulangnya di TPS tersebut akan menambah suara paslon nomor 2, tetapi kita sudah rugi di waktu," katanya.

Simak juga 'Aturan Separuh Gaji PNS untuk Mantan Istri':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2