Kasus Korupsi Lahan di DKI, KPK Minta Imigrasi Cegah Sejumlah Nama ke LN

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 18:08 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi gedung KPK. (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menyurati Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Lembaga antirasuah ini meminta Imigrasi melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri (LN) terhadap sejumlah nama terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta.

"Dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, saat ini KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI terhadap beberapa pihak yang terkait dengan perkara dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Ali tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak-pihak yang akan diminta KPK dicegah ke luar negeri. Pencegahan, katanya, dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 26 Februari 2021.

"Pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak dimaksud dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021," ujar Ali.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia," tambahnya.

Ali mengaku belum dapat menyampaikan detail kasus ini. Dia mengatakan konstruksi kasus bakal dipaparkan secara detail dalam konferensi pers.

Sebelumnya, tim penyidik KPK memanggil Direktur Utama PD Sarana Jaya nonaktif, Yoory Corneles Pinontoan. Yoory diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta.

"Hari ini (24/3), pemeriksaan saksi TPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019, pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jakarta Selatan," kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

KPK memanggil dua orang sebagai saksi dalam perkara ini. Selain Yoory, tim penyidik KPK memanggil Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Tampak para tersangka atas nama Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Identitas tersangka yang disebutkan jelas ialah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Lahan tersebut diduga diperuntukkan bagi proyek rumah DP Rp 0.

Lihat juga Video: Komisi B DPRD DKI Tunda Pembahasan Sarana Jaya soal Kasus Lahan

[Gambas:Video 20detik]



(run/haf)