Pengacara Edhy Prabowo Klaim Landasan Hukum Bank Garansi Masih Diproses

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 17:20 WIB
Susilo Aribowo (batik merah marun), di gedung KPK, Jaksel, Rabu (24/3/2021).
Soesilo Aribowo (batik marun). (Luqman Arunanta/detikcom)
Jakarta -

KPK menilai bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pengacara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo, menyebut dasar aturan soal bank garansi masih diproses.

"Sebenarnya uang yang kemarin disita KPK sebenarnya Pak Edhy uang apa tidak tahu, kemudian ternyata Pak Edhy juga ingat, mungkin itu uang yang dimaksud uang bank garansi itu, yang merupakan uang pemasukan negara bukan pajak (PNBP) yang waktu itu ketentuannya lagi proses untuk dibuat. Tetapi ini kan bisnis jalan terus," kata Soesilo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021).

"Yang paling penting adalah bahwa tidak ada motif dari Pak Edhy, Pak Menteri itu akan mengambil uang-uang bank garansi itu. Bagaimana mau ngambil, kan nggak bisa. Itu memang dijaminkan untuk PNBP," tambahnya.

Soesilo menyebut sudah ada koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan terkait landasan hukum bank garansi.

"Memang seperti yang saya katakan tadi, ketentuan itu masih dalam proses pembuatan, dan dari Kementerian KP lagi tektok juga dengan Kementerian Keuangan dan kemudian akan masuk mungkin nanti beberapa hal yang terpenting di situ," jelasnya.

Soesilo menekankan terkait motif adanya bank garansi sebagai pemasukan negara. Dia menyebut tak ada niat Edhy untuk mengambil uang dari bank garansi itu.

"Tetapi yang terpenting kita lihat tujuannya, motifnya kenapa sih dibuat seperti itu? Ini untuk meningkatkan pemasukan negara, sebenarnya gitu. Karena ketika itu belum ada aturannya, tentu dibuat penataan bank garansi. Jadi tidak ada motif mengenai mau diambil," ucapnya.

KPK sebelumnya telah memeriksa Edhy Prabowo untuk mendalami perihal bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur senilai Rp 52,3 miliar. KPK menegaskan bank garansi yang diberlakukan Edhy tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP dimaksud, juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali. Padahal kita tahu setiap pungutan negara seharusnya memiliki landasan hukum yang jelas," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (22/3).

(run/zak)