Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (EP) diperiksa KPK perihal bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur senilai Rp 52,3 miliar. KPK menegaskan bank garansi yang diberlakukan Edhy tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP dimaksud, juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali. Padahal kita tahu setiap pungutan negara seharusnya memiliki landasan hukum yang jelas," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (22/3/2021).
Ali menjelaskan bank garansi yang dipergunakan oleh EP adalah bagian dari konstruksi perkara. Bank garansi murni digunakan oleh para eksportir benur untuk mendapatkan izin ekspor.
"Kebijakan adanya bank garansi oleh tersangka EP dimaksud adalah bagian dari konstruksi perkara ini secara utuh, di mana pihak-pihak eksportir yang ingin mendapatkan izin ekspor benur diduga memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui pihak lain dan kemudian juga bersepakat bahwa pengiriman ekspor benih-benih lobster benur dimaksud hanya melalui PT ACK," papar Ali.
Lebih lanjut, Ali mengatakan eksportir benur itu ternyata berkewajiban menyerahkan bank garansi tersebut. Pengurus PT ACK diketahui sebagai orang-orang kepercayaan EP.
"Di samping itu ternyata para eksportir ada kewajiban pula menyerahkan bank garansi dimaksud. PT ACK didirikan yang di antara para pengurusnya adalah orang-orang kepercayaan tersangka EP," jelasnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Tonton juga Video: KPK Dalami Peran Edhy Prabowo Terkait Rp 52 M yang Disita
