Pemberi suap ke mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (EP), Suharjito, menjelaskan tentang bank garansi dari para eksportir benih lobster dalam kasus ekspor benur. Suharjito menyebut semua eksportir wajib menyetor ke bank garansi atas perintah Edhy.
"Kalau bank garansi semua eksportir yang sudah menjalankan ya pasti bayar. Ya itu keharusan mungkin memang untuk Pak Edhy atau bagaimana," kata Suharjito kepada wartawan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2021).
Suharjito menjelaskan setoran untuk bank garansi sesuai dengan jumlah benur yang diekspor. Dia menyebut setoran itu nilainya per ekor.
"Tidak ada setoran begituan. Bank garansinya sesuai kita ekspor, jumlah ekspor. Sesuai saja, sesuai jumlah yang mau diekspor. Bank garansi itu nilainya per ekor," katanya.
"Hitungannya adalah satu ekor Rp 1.000, kalau itu yang pasir. Kalau yang mutiara Rp 1.500, itu saja, itu nanti dikalikan saja sendiri," sambungnya.
Lebih lanjut, Direktur PT DPP itu mengklaim bank garansi yang telah ia setor nantinya untuk kas negara. "Ya likuid dong, itu kan untuk negara nantinya. itu kan untuk negara," katanya.
Diketahui, Edhy Prabowo diperiksa KPK perihal bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur senilai Rp 52,3 miliar. KPK menegaskan bank garansi yang diberlakukan Edhy tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP dimaksud, juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali. Padahal kita tahu setiap pungutan negara seharusnya memiliki landasan hukum yang jelas," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (22/3).
Ali menjelaskan bank garansi yang dipergunakan oleh Edhy Prabowo adalah bagian dari konstruksi perkara. Bank garansi murni digunakan oleh para eksportir benur untuk mendapatkan izin ekspor.
"Kebijakan adanya bank garansi oleh tersangka EP dimaksud adalah bagian dari konstruksi perkara ini secara utuh, di mana pihak-pihak eksportir yang ingin mendapatkan izin ekspor benur diduga memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui pihak lain dan kemudian juga bersepakat bahwa pengiriman ekspor benih-benih lobster benur dimaksud hanya melalui PT ACK," papar Ali.
Lebih lanjut, Ali mengatakan eksportir benur itu ternyata berkewajiban menyerahkan bank garansi tersebut. Pengurus PT ACK diketahui sebagai orang-orang kepercayaan EP.
Dalam kasus ini, ada tujuh orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK menetapkan mantan staf Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi; staf istri Edhy Prabowo, Faqih; dan sespri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin, sebagai tersangka penerima suap.
KPK juga menetapkan Suharjito selaku Direktur PT DPP sebagai tersangka. Dia diduga memberi suap kepada Edhy terkait ekspor benur.
Suharjito telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.
Simak juga Video: KPK Dalami Peran Edhy Prabowo Terkait Rp 52 M yang Disita
