Cerita Terdakwa Penyuap Edhy Prabowo Sulit Dapat Izin Ekspor Benur-Diminta Fee

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 17:16 WIB
Suasana sidang penyuap Edhy Prabowo terkait kasus ekspor benur (Zunita/detikcom)
Suasana sidang terdakwa penyuap Edhy Prabowo terkait kasus ekspor benur. (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito, mengaku kesulitan mendapat izin ekspor benur dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Suharjito juga mengakui adanya permintaan fee dari staf khusus mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Hal itu diungkapkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2021). Suharjito yang duduk sebagai terdakwa bicara ketika hendak bertanya ke ahli a de charge (ahli meringankan) yang dihadirkan tim pengacaranya di sidang.

"Saya ini udah usaha budidaya 5 tahun, dengan adanya peraturan menteri terbaru itu ada budi daya lobster. Saya itu terpilih, dan juga buat budi daya lobster, saya udah 5 tahun budidaya udang tambak hampir sama. Di kemudian hari aturan itu disampaikan untuk izin ekspor BBL (benih bening lobster), dan budi daya. Harapan saya ajukan (permohonan izin budi daya lobster) ini agar bisa berkembang, maka dari itu saya ajukan izin ke KKP," ungkap Suharjito.

Namun, seiring berjalannya waktu, dia mengaku mendapat kesulitan. Dia mengaku susah mendapat izin budi daya dan eskpor benur, padahal menurutnya dia adalah pengusaha yang berpengalaman dalam hal budi daya.

"Dalam perjalanan permohonan izin 4 Mei hingga 18 Juni baru ada, kita ini sudah paham budi daya, tapi kita alami kesulitan dalam urusan izin yang notabene-nya saya tanyakan ke anak buah saya, Agus, 'Kenapa masalahnya, Gus, coba tanyakan ke Dirjen Budi Daya apa masalahnya'. Saudara Agus nanya ke Dirjen Budi Daya, (diminta) tanyakan stafsus, di situlah ada letak komitmen yang harus disampaikan ke saya, ada komitmen yang lainnya juga begitu," imbuh Suharjito.

Suharjito kemudian menjelaskan dia diminta stafsus Edhy Prabowo untuk menyerahkan uang Rp 5 miliar jika ingin izinnya terbit. Dia pun mengaku telah memberikan sejumlah uang.

"Ya sudah akhirnya saya membayar komitmen itu 77 ribu dolar AS yang disampaikan Agus. Saya cicil, 77 ribu dolar AS sama dengan Rp 1 miliar," sebutnya.

Dalam sidang ini Suharjito adalah terdakwa. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo, yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2,1 miliar terkait ekspor benur.

Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edhy melalui staf khusus Edhy, Safri dan Andrau Misanta Pribadi; lalu Sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin; Ainul Faqih, selaku staf pribadi istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi; serta Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Siswadhi Pranoto Loe. Suap diberikan agar Edhy mempercepat perizinan budi daya benih lobster ke PT DPP.

Simak Video: KPK Dalami Peran Edhy Prabowo Terkait Rp 52 M yang Disita

[Gambas:Video 20detik]



(zap/mae)