.webp)
DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini. Dalam rapat paripurna, anggota DPR menyinggung soal uji klinis vaksin Nusantara yang terancam disetop.
Untuk diketahui, uji klinis vaksin Nusantara terhambat pada fase 2. Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan pihaknya tidak menghentikan riset vaksin Nusantara. Namun, riset obat maupun vaksin memang harus memenuhi standar yang berlaku, termasuk Vaksin Nusantara.
"Uji klinis kan melibatkan manusia. Jadi ada aspek etika, di mana kita tidak boleh mencelakai, bahkan menyakiti atau membuat kematian, sangat ketat," ujar Penny saat ditemui di Jakarta, Senin (22/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap BPOM ini dikritik anggota Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar. Ansory berharap semua pihak tidak mementingkan ego terkait vaksin itu.
Dia lantas menyinggung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Keuangan untuk membantu mewujudkan vaksin anak bangsa.
"Segera wujudkan vaksin Nusantara, hindari senosentris. Senosentris itu, apa namanya, membanggakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri, bahkan ada yang bilang membenci produk sendiri dan membanggakan produk lain, jadi hindari," kata Ansory, saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/3/2021).
"Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu, untuk membantu mewujudkan vaksin Nusantara atau vaksin produk anak bangsa," lanjutnya.
Ansory mendesak BPOM mengeluarkan perizinan uji klinis tahap 2. Dia juga meminta pimpinan DPR menyurati pihak terkait demi kelanjutan vaksin Nusantara.
"Mendesak BPOM RI untuk segera mengeluarkan PPUK tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan. Untuk itu, saya mohon pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin Nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita hindari jangan sampai ada tangan-tangan terwujudnya vaksin Nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri," ujarnya.
Anggota Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, berpendapat serupa. Dia menyayangkan jika uji klinis vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.
"Oleh sebab itu, ketika vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih dihambat lajunya, dipersulit langkahnya, bahkan sudah masuk pada fase pertama lalu disuruh mundur lagi, tentu ini keprihatinan kita semuanya," ujarnya.
Baca tanggapan pimpinan DPR di halaman berikutnya.
Nihayatul juga meminta pimpinan DPR mengambil sikap. Dia berharap vaksin Nusantara dapat segera terealisasikan.
"Oleh sebab itu, saya pribadi mendukung pimpinan untuk segera ambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara segera ditindaklanjuti, karena inilah satu-satunya yang nanti akan menjadi vaksin yang miliki anak bangsa dan jadikan kita akan bangga bahwa Indonesia memiliki kedaulatan kesehatan," ucapnya.
"Saya mendukung adanya vaksin Nusantara untuk segera direalisasikan dan juga vaksin Merah Putih. Vaksin Merah Putih ini dalam hitungannya masih sekitar 2022. Jadi kalau kita bisa dorong agar vaksin Nusantara ini bisa segera direalisasikan agar herd immunity kita bisa tercapai, dan kita tidak lagi punya ketergantungan yang besar pada luar negeri terhadap kesehatan kita," lanjut Nihayatul.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyayangkan BPOM yang tidak mengeluarkan kelanjutan uji klinis. Padahal, menurutnya, hasil raker Komisi IX mengikat.
"Baik terima kasih. Seperti kita tahu kemarin sudah ada raker antara Komisi IX, Kemenkes, BPOM, dan Kemenristek, dan kita pikir hasil raker itu bersifat mengikat seharusnya, dan kita sayangkan bahwa BPOM buat statement atau surat yang menafikan hasil raker tersebut," kata Dasco.
Dasco meminta Komisi IX berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk membahas lebih lanjut terkait vaksin Nusantara ini. Untuk nantinya segera mengambil sikap.
"Kami akan minta Komisi IX untuk berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk kita segera ambil langkah yang dianggap perlu supaya vaksin Nusantara bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara RI," tuturnya.
