Pimpinan DPR-Komisi IX Akan Bahas Upaya agar Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 23 Mar 2021 17:48 WIB
Scientists are done research on vaccine in laboratory with test tubes on Covid19 Coronavirus type for discover vaccine.
Foto Ilustrasi Vaksin Nusantara (Getty Images/iStockphoto/chayakorn lotongkum)
Jakarta -

DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini. Dalam rapat paripurna, anggota DPR menyinggung soal uji klinis vaksin Nusantara yang terancam disetop.

Untuk diketahui, uji klinis vaksin Nusantara terhambat pada fase 2. Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan pihaknya tidak menghentikan riset vaksin Nusantara. Namun, riset obat maupun vaksin memang harus memenuhi standar yang berlaku, termasuk Vaksin Nusantara.

"Uji klinis kan melibatkan manusia. Jadi ada aspek etika, di mana kita tidak boleh mencelakai, bahkan menyakiti atau membuat kematian, sangat ketat," ujar Penny saat ditemui di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Sikap BPOM ini dikritik anggota Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar. Ansory berharap semua pihak tidak mementingkan ego terkait vaksin itu.

Dia lantas menyinggung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Keuangan untuk membantu mewujudkan vaksin anak bangsa.

"Segera wujudkan vaksin Nusantara, hindari senosentris. Senosentris itu, apa namanya, membanggakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri, bahkan ada yang bilang membenci produk sendiri dan membanggakan produk lain, jadi hindari," kata Ansory, saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/3/2021).

"Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu, untuk membantu mewujudkan vaksin Nusantara atau vaksin produk anak bangsa," lanjutnya.

Ansory mendesak BPOM mengeluarkan perizinan uji klinis tahap 2. Dia juga meminta pimpinan DPR menyurati pihak terkait demi kelanjutan vaksin Nusantara.

"Mendesak BPOM RI untuk segera mengeluarkan PPUK tahap II bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan. Untuk itu, saya mohon pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin Nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita hindari jangan sampai ada tangan-tangan terwujudnya vaksin Nusantara atau vaksin produk bangsa kita sendiri," ujarnya.

Anggota Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, berpendapat serupa. Dia menyayangkan jika uji klinis vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.

"Oleh sebab itu, ketika vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih dihambat lajunya, dipersulit langkahnya, bahkan sudah masuk pada fase pertama lalu disuruh mundur lagi, tentu ini keprihatinan kita semuanya," ujarnya.

Baca tanggapan pimpinan DPR di halaman berikutnya.