Round-Up

Isu DPR Tekan BPOM soal Vaksin Nusantara dan Wanti-wanti Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 13 Mar 2021 07:55 WIB
Ilustrasi Vaksin COVID-19
Foto: ilustrasi vaksin COVID-19 (dok Kaspersky)
Jakarta -

Isu tak sedap menerpa Komisi IX DPR RI. Mereka disebut menekan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan uji klinis tahap II vaksin dendritik Nusantara buatan dr Terawan Agus Putranto.

Usai isu tersebut berhembus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara terus didukung. Namun dengan catatan, vaksin buatan anak bangsa itu harus mengikuti kaidah keilmuan.

"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di Tanah Air adalah vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik," kata Presiden Jokowi melalui video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3/2021).

Presiden Jokowi meminta uji klinis terhadap vaksin dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, uji klinis vaksin harus dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak ahli.

Presiden JokowiFoto: Presiden Jokowi (Lukas-Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli," ujarnya.

Uji klinis vaksin yang sesuai prosedur serta melibatkan banyak ahli dinilai penting oleh Presiden Jokowi, untuk membuktikan proses pembuatan vaksin di Indonesia mengedepankan unsur kehati-hatian. Sehingga nantinya, baik vaksin Merah Putih maupun Nusantara aman dan efektif digunakan.

"Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya," tuturnya.

Presiden Jokowi memastikan, jika tahapan prosedur sudah dilakukan, proses produksi vaksin akan dipercepat. Hal itu, kata dia, guna memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

"Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," kata Jokowi.

Simak juga video 'Jokowi Minta Uji Klinis Pengembangan Vaksin Covid-19 RI Transparan':

[Gambas:Video 20detik]



Simak tuduhan Komisi IX DPR intervensi BPOM di halaman berikutnya.

Epidemiolog Pandu Riono, dikutip detikcom di akun @dripriono1, menyebut vaksin dendritik Nusantara bermasalah sejak awal. Dia menilai meski bermasalah, Komisi IX DPR RI mendesak uji klinis tahap II terhadap vaksin ini tetap dilakukan.

"Sejak awal vaksin dendritik sudah bermasalah. Sejak kunjungan kerja komisi IX ke RS Karyadi, Raker yg prosesnya menekan BPOM, bisa dilihat hasil Rapat item 2b, jelas sekali ada tekanan dg intervensi @BPOM_RI untuk menyetujui Uji Klinis Fase 2. Kita harus #DukungIndependensiBPOM, " tulis epidemiolog Pandu Riono di akun @dripriono1, seperti dikutip detikcom, Jumat (13/3/2021).

Menanggapi cuitan Pandu, Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena membantah. Dia menyebut tidak pernah ada upaya intervensi dalam kesimpulan rapat seperti yang diunggah oleh Pandu Riono.

"Komisi IX kemarin rapatnya terbuka, bisa dilihat. Semua itu penuh dialektika, memang kritis, objektif, proporsional pembahasannya. Tidak ada yang dianggap memaksa atau dipaksa atau terpaksa karena semua pembicaraan itu adalah sebuah ruang dialog yang memang panjang berdialektika yang kritis tapi semua kesimpulan itu diterima disepakati dan diputuskan bersama-sama," kata Melki saat dimintai konfirmasi.

Melki menyebut rapat yang berlangsung pada Rabu (10/3) bersama Kemenkes dan BPOM dilakukan secara objektif. Dia meminta agar para pengamat memberikan penilaian secara objektif dan jernih terhadap hasil rapat tersebut.

"Jadi bagi yang tidak hadir atau yang menjadi pengamat sebaiknya menjadi pengamat yang objektif, dilihat baik-baik dengan jernih dan memberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang menjadi fakta di lapangan. Karena semua kesimpulan rapat itu kesimpulan bersama walaupun memang melalui dialektika yang kritis, dinamis, dan tentu sesuai dengan substansi pembicaraan dalam pengambilan keputusan untuk menuju kesimpulan," sebutnya.

Lebih lanjut Melki memastikan seluruh kesimpulan rapat kemarin dihasilkan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Dia lantas mendorong BPOM juga berlaku demikian.

"Dan yang lebih penting lagi semua bicara untuk kepentingan Merah Putih, kepentingan Indonesia. Bukan kepentingan orang per orang, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan berbagai lembaga, tapi kepentingan untuk kepentingan Merah Putih. Ya itu yang kemarin Komisi IX lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kami ingin mendorong agar Badan POM RI, ya sekali lagi, Badan POM itu badan BPOM Republik Indonesia, bukan Badan POM yang berdiri sendiri tidak ada nuansa merah putihnya," jelasnya.

Melki Laka LenaFoto: Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena (Nur Indah/detikcom).

Berdasarkan posting-an yang viral di media sosial, Pandu Riono sempat menyoroti kesimpulan rapat nomor 2b antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPOM RI. Berikut isi kesimpulan yang disorot oleh Pandu Riono:

2b. Badan POM RI untuk segera mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) fase 2 bagi kandidat vaksin Nusantara agar penelitian ini dapat segera dituntaskan selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2021. Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak selesai, maka Komis IX DPR RI akan membentuk tim mediasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara Tim Peneliti Vaksin Nusantara dan Badan POM RI.

(aud/aik)