detik's Advocate

KPR Sudah Lunas Tapi SHM Tak Diberikan, Bisakah Saya Pidanakan Bank?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 23 Mar 2021 08:13 WIB
New housing estate in Australia growing city Melbourne. New development are constantly going up throughout the suburbs of Melbourne and many other capital cities around Australia.
Ilustrasi rumah (Foto: Getty Images/Tim Allen)
Jakarta -

Setelah mencicil bertahun-tahun membeli rumah, pasti setiap konsumen ingin mimpi mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di tangan. Sebab, SHM adalah alat bukti kepemilikan yang paling kuat. Namun apa jadinya bila ternyata pihak bank malah menahan SHM konsumen yang telah lunas dengan berbagai alasan?

Kasus di atas diceritakan warga Sawangan, Depok, Rickson dalam email yang diterima detik's Advocate. Berikut cerita lengkapnya:

Kepada Yth,
Redaksi detikcom

Bersama ini kami mohonkan masukan dalam kasus sertifikat yang belum dipecah dengan informasi sebagai berikut:

Kami membeli rumah di daerah Sawangan Depok dengan pemberi kredit adalah pihak bank dan dokumen yang telah ada dan telah kami tandatangani adalah:

1. AJB.
2. BPHTB.
3. PPJB.

Kami telah melunasi kewajiban kami ke pihak perbankan pada Oktober 2019.

Jauh sebelum itu kami telah berkomunikasi dengan pihak perbankan untuk meminta menunjukkan sertifikat atas nama kami, dan pihak perbankan menyatakan masih berkoordinasi dan memproses dengan pihak developer. Hingga saat ini kami belum mendapatkan kepastian atas sertifikat kami.

Kami telah berkomunikasi juga dengan pihak developer dan diinformasikan bahwa sertifikat masih dalam proses pemecahan (belum balik nama) dan tidak bisa memberikan informasi yang jelas kapan akan selesai. Mengingat kami bermaksud untuk 'menyekolahkan' aset kami tersebut, maka kami mohon saran :

1. Apa yang harus kami lakukan terhadap pihak bank yang menurut kami telah menerima manfaat atas pinjaman kami, dan telah melakukan hal yang menurut kami bertentangan dengan asas penjaminan, di mana sertifikat bukan atas nama kami namun pinjaman atas nama kami. Apakah ada pasal yang dapat memberikan tekanan terhadap perbankan untuk ini?

2. Apa yang harus kami lakukan dengan pihak developer dan apakah kami bisa mengajukan somasi dan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana?

Terimakasih

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami meminta pendapat hukum dari advokat Slamet Yuono, S.H.,M.H dari kantor hukum Sembilan Sembilan & Rekan. Berikut jawaban lengkapnya:

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Sdr Rickson.

Atas pertanyaan saudara tersebut dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1.Apa yang harus kami lakukan terhadap Pihak Bank yang menurut kami telah menerima manfaat atas pinjaman kami, dan telah melakukan hal yang menurut kami bertentangan dengan asas penjaminan, dimana sertifikat bukan atas nama kami namun pinjaman atas nama kami. apakah ada pasal yang dapat memberikan tekanan terhadap perbankan untuk ini.

Bahwa saudara menyampaikan telah membeli rumah di daerah Sawangan Depok dari developer dengan pemberi kredit bank dan dokumen yang telah ada dan telah kami tandatangani adalah : 1). AJB; 2). BPHTB; 3). PPJB.

Dalam kronologi peristiwa yang saudara sampaikan, saudara tidak menjelaskan terkait dengan perjanjian kredit antara saudara dengan pihak bank yang secara khusus mengatur tentang Ketentuan-ketentuan pokok antara lain :

Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
Jaminan Kredit (tentunya tanah dan bangunan dengan Sertipikat masih dalam proses pemecahan)
Jangka waktu kredit dan bunga;
Sanksi atas keterlambatan Pembayaran;
Pelunasan, Penyerahan Jaminan dan Roya Sertipikat Hak Tanggungan.

Dalam hal ini saya berasumsi saudara sebagai nasabah telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Pihak Bank sebagai Pemberi KPR dan telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
suatu pokok persoalan tertentu;
suatu sebab yang tidak terlarang

Dengan ditanda tanganinya perjanjian kredit antara Nasabah dengan Bank pemberi KPR maka kedua belah pihak terikat untuk menjalankan perjanjian sebaik-baiknya mengingat perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Bos BCA Bicara DP KPR 0%: Tak Ada Batas Kuota, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3