Round-Up

Struktur Kepengurusan Demokrat Muncul Lewat Bocoran

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 23 Mar 2021 06:49 WIB
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Foto: Kubu KLB (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)

Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan status pendaftaran kubu KLB pimpinan Moeldoko itu. Ternyata, berkas yang diserahkan ke Kemenkumham belum lengkap.

Kemenkumham juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada kubu KLB untuk melengkapi apa-apa saja yang kurang. Kubu KLB memiliki waktu 7 hari untuk melengkapi administrasi agar sempurna.

Lewat sebuah video, kubu KLB merespons perkembangan yang disampaikan Yasonna. Kubu KLB menyatakan akan segera melengkapi administrasi yang dianggap kurang lengkap oleh Kemenkumham.

Partai Demokrat juga merespons nasib kepengurusan kubu KLB yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Setidaknya ada tiga aturan hukum yang menjadi dasar Kemenkumham dalam memproses berkas kubu Moeldoko.

"Saat ada kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART, atau pun susunan kepengurusan parpol, tentunya patokan Kemenkumham adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017. Sudah sangat jelas mekanisme dan aturannya," papar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putera, dalam keterangannya, Senin (22/3).

Berdasarkan aturan kubu KLB diberikan waktu selama 7 hari untuk melengkapi berkas. Jika melewati tenggang waktu, PD menilai berkas kubu Moeldoko harus ditolak atau tidak diproses oleh Kemenkumham.

"Lalu, sejak diminta melengkapi berkas, ada batasan waktu 7 hari. Jika sampai dengan tenggang waktu berkasnya tidak dapat dilengkapi sesuai dengan aturan, berarti permohonannya ditolak. Tidak bakal diproses ke tahap selanjutnya oleh Kemenkumham. Jadi, kita tunggu saja. Kami yakin, Bapak Menkumham bakal memutuskannya dengan objektif dan adil," tegas Herzaky.

Halaman

(zak/lir)