Edhy Prabowo Janji Akan Blak-blakan soal Bank Garansi Rp 52,3 M di Sidang

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Farih/detikcom)

Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, disebut membuat kebijakan bank garansi untuk para eksportir benih lobster atau benur yang uangnya senilai Rp 52,3 miliar telah disita KPK. Terkait hal itu, Edhy Prabowo berjanji akan buka-bukaan di persidangan.

"Nanti di persidangan ya," kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2021).

Edhy membantah bahwa uang dalam bank garansi sebagai pungutan dari para eksportir benur. Menurutnya, hal tersebut menjadi mekanisme dalam kebijakan ekspor benur di KKP saat dia menjadi menteri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini bukan orang ke orang, ini urusan mekanisme, sudah ada prosedurnya. Nanti kita bahas semua di persidangan, jangan simpang siur," ucap Edhy.

Seperti diketahui, KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar yang diduga berasal dari para eksportir terkait perkara dugaan suap dalam perizinan ekspor benih lobster (benur). KPK menyebut uang itu merupakan jaminan dari para eksportir meskipun aturannya disebut KPK tidak ada.

Ali Fikri menceritakan tentang asal mula uang itu. Ali menduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo awalnya memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

"Tersangka EP (Edhy Prabowo) sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau Bank Garansi dari para eksportir dimaksud kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan," ucap Ali kepada wartawan, Senin (15/3).

Ali mengatakan ada dugaan bila perihal bank garansi itu tidak ada aturannya. Hal ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.

"Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali.

Antam sendiri telah angkat bicara terkait dugaan Edhy Prabowo memerintahkan dia untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur. Apa kata Antam?

"Saya hanya akan jawab ke penyidik," kata Antam kepada detikcom, Senin (15/3/2021).

Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.

Dari semua nama itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Dari nama-nama tersangka di atas, Suharjito tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

Halaman 1 2

Selanjutnya