Bahas RUU Praktik Psikologi, Komisi X Gelar Rapat Bareng Nadiem-Risma

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 22 Mar 2021 11:52 WIB
Rapat di Komisi X DPR RI (Rahel-detikcom)
Foto: Rapat di Komisi X DPR RI (Rahel-detikcom)
Jakarta -

Komisi X DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Praktik Psikologi.

Nadiem, Risma, Sekjen Kemenkes Oscar Primadi, Dirjen PP HAM RI, Widodo Eka Cahyana terlihat hadir langsung dalam rapat itu. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Rapat diawali dengan paparan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda tentang RUU Praktik Psikologi. Dia mengatakan RUU ini merupakan salah satu RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"RUU tentang Praktik Psikologi, masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021 nomor urut 20 sebagai RUU usul inisiatif DPR RI yang disampaikan kepada presiden RI melalui ketua DPR RI," ujar Huda saat memulai pemaparan.

Dia mengatakan RUU Praktik Psikologi penting untuk segera dibahas dan disahkan. Dia mengatakan RUU ini berisi jaminan pemenuhan kebutuhan psikologi bagi warga dan perlindungan terhadap psikolog.

Dia mengatakan ada delapan undang-undang yang melibatkan pelayanan profesi psikolog, yakni UU Nomor 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, UU 18/2017 tentang PMI, dan UU Nomor 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Selain itu negara belum memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan psikologi terhadap termaksud dalam kesehatan psikis sehingga setiap warga negara dapat melakukan aktivitas dengan aman, produktif, dan kreatif. Hal ini perlu diperkuat melalui lahirnya perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi WNI," ujarnya.

Nadiem kemudian mengatakan aspek psikologis merupakan hal penting, terutama dalam situasi pandemi Corona. Dia menilai perlu ada landasan hukum dan perlindungan bagi praktik psikologi di Indonesia.

"Kita juga harus memberikan landasan hukum dalam pengaturan praktik psikologi sehingga psikolog yang melakukan praktik mendapatkan perlindungan sebagaimana profesi lainnya dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi profesi yang berwenang dalam penyelenggaraan praktik psikologi," ujar Nadiem.

(hel/haf)